Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim utang pemerintah Indonesia merupakan salah satu yang terkecil jika dibandingkan utang negara-negara lainnya.
Menurutnya, jumlah utang Indonesia termasuk besar jika dibandingkan negara lower-middle income country. Bahkan, secara pertumbuhan, angka utang RI meningkat 30,9 persen sejak 2016.
Berdasarkan data International Debt Statistics Bank Dunia 2022, posisi utang luar negeri Indonesia terakhir mencapai US$417,5 miliar. Secara nominal utang Indonesia lebih tinggi dibanding negara berkembang lain. Vietnam misalnya hanya memiliki US$125 miliar utang, Thailand US$204 miliar, Filipina US$94 miliar, dan Mesir US$131 miliar.
Beberapa utang juga tak bisa langsung digolongkan sebagai utang pemerintah, misalnya penugasan pembangunan infrastruktur oleh BUMN.
"Ini yang dikategorikan sebagai utang seolah-olah bukan utang pemerintah, tapi sebenarnya ada kaitan dengan risiko ke APBN juga. Hidden debt cukup berbahaya bagi perekonomian," katanya kepada Bisnis, Selasa (9/8/2022).
Dia memberikan contoh konkret, yaitu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami pembengkakan biaya. Awalnya, proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur dengan skema B to B atau business to business namun pada akhirnya sebagian ditanggung oleh APBN melalui penyertaan modal ke BUMN.
Di samping itu, Bhima mengatakan rasio cadangan devisa terhadap total utang pun kian melemah. Bhima menuturkan, reserves to external debt stocks berada di 31 persen pada 2020, sedangkan pada 2010 ada di 47 persen.
"Jelas, antara laju utang dengan kemampuan menghasilkan devisa semakin tidak berbanding lurus. Akibatnya tekanan selisih kurs akan membuat beban utang meningkat signifikan. Apalagi ada risiko kenaikan tingkat suku bunga, ini akan membuat Indonesia harus membayar lebih mahal bunga utang baru kedepannya," jelasnya.
Dia pun meragukan efektivitas penggunaan utang untuk infrastruktur. Pasalnya, porsi belanja pemerintah yang paling gemuk masih belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pembayaran bunga utang sementara belanja modal masih tertinggal di urutan belakang.
"Lagipula, kalau sekedar membanggakan utang untuk oli pembangunan, ya namanya kurang kreatif itu. Hati-hati berakhir seperti Sri Lanka kalau utang terlalu agresif, sementara pembangunan infrastrukturnya bermasalah," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim utang pemerintah Indonesia merupakan salah satu yang terkecil jika dibandingkan utang negara-negara lainnya.
"Kalau ada orang bilang kita ada utang Rp7.000 triliun, benar. Tapi utang ini produktif," kata Luhut dalam sambutannya di acara groundbreaking tol Serang-Panimbang Seksi 3 di Banten, Senin (8/8/2022).
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa utang pemerintah selama ini digunakan untuk sektor produktif misalnya untuk pembangunan jalan tol guna meningkatkan konektivitas dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.
