Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) mempertanyakan amanat Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan meminta PT Pertamina (Persero) atau perusahaan Migas dalam negeri untuk mengambil 35 persen hak partisipasi proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela yang ingin dilepas Shell sejak dua tahun lalu itu.
Direktur Aspermigas Moshe Rizal menilai pernyataan Jokowi itu terlampau gegabah menyusul keterbatasan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam negeri seperti Pertamina dan PT Medco Energi Internasional Tbk untuk mendanai proyek lapangan gas Masela yang ditaksir menghabiskan nilai investasi mencapai US$US$19,85 miliar atau setara dengan Rp297,75 triliun.
Sedangkan, untuk membeli hak partisipasi yang akan dilepas Shell itu, calon investor mesti membayar uang kompensasi sekitar US$2 miliar. “Saya tidak paham ini apa yang disampaikan presiden, apakah sudah dipikirkan belum konsekuensinya karena keuangan Pertamina terbatas,” kata Moshe saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).
Menurut Moshe, Pertamina sudah terlanjur menghabiskan belanja modal atau capital expenditure (Capex) yang relatif tinggi pada beberapa wilayah kerja (WK) Migas besar seperti di Rokan dan Mahakam. Apalagi, kata Moshe, produksi Migas dari dua lapangan itu cenderung susut dari tahun ke tahun.
Konsekuensinya, Pertamina mesti menyiapkan Capex yang relatif besar untuk menekan produksi dari dua lapangan itu.“Untuk menekan produksi itu kan mesti menggelontorkan biaya investasi, kalau ini dibebankan lagi dengan Shell lebih besar lagi risikonya karena kan Masela belum produksi,” kata dia.
Dengan demikian, menurut dia, manuver untuk mendorong pengambilalihan hak partisipasi Shell lewat KKKS dalam negeri bakal menghambat kinerja industri hulu domestik. Dia meminta pemerintah untuk tetap fokus mencari mitra strategis dari sejumlah perusahaan Migas internasional untuk masuk pada salah satu lapangan Migas terbesar di dunia tersebut.
Baca Juga
“KKKS dalam negeri mungkin bisa mengambil yang minoritas 5 hingga 10 persen tapi untuk menanggung biaya 35 persen ditambah kompensasi sangat sulit dan ini risikonya tinggi,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi menginginkan 35 persen hak partisipasi yang dilepas Shell di Blok Masela dapat diambil sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero) atau perusahaan migas nasional lewat pembiayaan yang disokong oleh Indonesia Investment Authority (INA).
Keinginan Jokowi itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia seusai melakukan pertemuan dengan The Japan CEO Meeting dengan KBRI Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022)
“Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk yang keluar [Shell] itu digantikan oleh pengusaha nasional baik itu lewat INA atau BUMN,” kata Bahlil saat menggelar konferensi pers dikutip Kamis (28/7/2022).
Saat ini, Inpex selaku operator proyek LNG Abadi Blok Masela itu tengah merampungkan studi pengenalan fasilitas penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau CCUS. Pemasangan CCUS dimaksudkan untuk membuat proyek LNG Blok Masela dapat prospektif dengan potensi kredit karbon mendatang.
Sejatinya, pengembangan proyek strategis nasional (PSN) senilai US$19,8 miliar itu tidak lagi tersendat karena Inpex sudah mengantongi pembeli untuk produksi gas tersebut, yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Apalagi, perkembangan pengembangan Lapangan Abadi pada 2021 tercatat sudah mencapai 65 persen.
Di sisi lain, revisi PoD dengan komitmen energi hijau itu juga memiliki posisi strategis untuk meningkatkan nilai tawar rencana divestasi hak partisipasi milik Shell sebesar 35 persen pada Blok Masela tersebut. Pengembangan fasilitas CCUS dinilai dapat membuat aset LNG Abadi Blok Masela lebih kompetitif yang belakangan ikut menarik minat investor untuk membeli hak partisipasi Shell yang sudah ingin hengkang sejak dua tahun lalu itu.
