Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral negara anggota G20 siap memantau risiko inflasi global dan terus mengkalibrasi kebijakan moneter yang tepat.
Pernyataan tersebut merupakan salah satu hasil yang dicapai dari pertemuan ketiga Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG) G20 Indonesia yang berlangsung di Bali 15-16 Juli 2022.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Bank Sentral G20 tetap berkomitmen kuat untuk mencapai stabilitas harga, sesuai dengan mandatnya masing-masing.
"Untuk itu, bank sentral memantau dengan cermat dampak tekanan harga terhadap ekspektasi inflasi dan akan terus mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat serta memastikan bahwa ekspektasi inflasi tetap berlabuh dengan baik, sambil tetap berhati-hati," ujarnya dalam konferensi pers hasil FMCBG G20 Indonesia, Sabtu (16/7/2022).
Dia melanjutkan independensi bank sentral sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan menopang kredibilitas kebijakan moneter.
Mengutip dari situs resmi G20, Bank sentral anggota G20 menegaskan kembali pentingnya perdagangan berbasis aturan yang terbuka dan adil dan menegaskan kembali komitmen kami untuk melawan proteksionisme.
"Kami menegaskan kembali komitmen nilai tukar April 2021 kami. Kami juga menegaskan kembali pentingnya koordinasi global dan menyatakan dukungan kami terhadap upaya Kepresidenan G20 Indonesia untuk mempertahankan sistem multilateralisme yang efektif melalui forum G20," seperti dikutip dari situs resmi G20.org.
Terkait kebijakan makro ekonomi, Perry mengatakan Bank sentral G20 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional, termasuk mempromosikan aliran modal yang berkelanjutan, dan mengembangkan pasar modal mata uang lokal.
Salah satu caranya dengan mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global yang kuat dan efektif dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang kuat, berbasis kuota, dan sumber daya yang memadai sebagai pusatnya.
Bank sentral G20 juga menyambut baik Tinjauan IMF tentang Pandangan Institusional tentang Liberalisasi dan Manajemen Arus Modal dan laporan Bank for International Settlements [BIS] tentang kerangka stabilitas keuangan makro.
"Kami berharap dapat melanjutkan diskusi dengan organisasi internasional lainnya tentang standar internasional untuk menggunakan langkah-langkah manajemen arus modal," ucapnya.
