Bisnis.com, BALI – Indonesia bersama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menandatangani pembaruan Perjanjian Kerangka Kerja Sama Indonesia-OECD atau Framework of Cooperation Agreement (FCA) untuk lima tahun ke depan.
Perjanjian kerja sama, yang ditandatangani Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ini, dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (FMCBG) ketiga pada Kamis (14/7/2022) di Nusa Dua, Bali,
Pada saat bersamaan, Indonesia-OECD turut meluncurkan Program Kerja Bersama atau Joint Work Programme (JWP) sebagai panduan kerja sama kedua pihak selama 2022-2025.
Dalam keterangan resminya, program kerja ini akan mendukung Indonesia dalam mendorong reformasi kebijakan sesuai agenda prioritas pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mencapai pemulihan yang resilien dan berkelanjutan dari krisis pandemi Covid-19, serta mendekatkan pada standar kebijakan dan praktik OECD.
“Selain itu, program ini akan berfokus pada beberapa isu prioritas, yaitu kebijakan makroekonomi, kepatuhan pajak dan tata kelola yang kuat, iklim investasi dan digitalisasi, sumber daya manusia dan inklusi sosial, serta pembangunan berkelanjutan,” tulis keterangan resmi Kementerian Keuangan.
Adapun, JWP pertama Indonesia-OECD yang terjadi 2015-2016 telah membawa hasil yang signifikan, khususnya di bidang tata kelola yang baik.
Baca Juga
Sementraa itu, pada periode tahun 2017- 2018, JWP berfokus pada reformasi iklim usaha dan pertumbuhan dinamis, kebijakan sosial dan pertumbuhan inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pertumbuhan hijau. JWP juga membantu Indonesia dalam menerapkan komitmennya di bawah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Indonesia merupakan mitra strategis yang menjadi bagian dari 11 badan OECD, 15 instrumen legal di antaranya terkait UMKM, pertanian, perpajakan, makroekonomi, dan ekonomi digital. Di samping itu, terdapat banyak riset, publikasi, reviu, dan basis data OECD terkait Indonesia.
Hubungan kerja sama Indonesia dengan OECD terus berjalan sejak tahun 2007, saat OECD menetapkan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis, bersama dengan Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan.
Area kerja sama Indonesia dengan OECD, di antaranya mencakup kebijakan perpajakan yang lebih memberikan kepastian pada dunia usaha, kebijakan makroekonomi yang kuat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
