Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Bahlil Sebut Negara Belum Maksimal Urus UMKM

Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rasio kredit yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM masih sangat minim jika dibandingkan dengan total portofolio penyaluran kredit.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, SURAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rasio kredit yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM masih sangat minim jika dibandingkan dengan total portofolio penyaluran kredit.

Tercatat, rasio penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM masih rendah, sekitar 20 persen. Oleh karena itu, sebagai upaya mendorong pengembangan UMKM, pemerintah menaikkan target rasio kredit UMKM menjadi sebesar 30 persen pada 2024.

“Negara belum hadir secara maksimal, atas arahan Presiden [Joko Widodo] kepada kami, kredit yang harus dikucurkan pada 2024 minimal 30 persen untuk UMKM kita,” katanya, Rabu (6/7/2022).

Bahlil memaparkan, salah satu yang menjadi kendala dalam mendorong UMKM adalah rumitnya masalah perizinan.

Namun demikian, pemerintah telah meluncurkan UU Cipta Kerja yang bertujuan memberikan pelayanan yang lebih cepat bagi dunia usaha.

“Dengan UU Cipta Kerja ini, semua sudah transparan sekali. Semua sudah lewat sistem OSS, apalagi untuk NIB [nomor induk berusaha] usaha mikro dan kecil perseorangan. Sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati, kepala dinas, menteri, cukup lewat aplikasi NIB sudah bisa keluar,” jelas Bahlil.

Pada Rabu (6/7/2022), Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan kegiatan pemberian NIB kepada sebanyak 550 UMKM secara langsung.

Kegiatan pemberian NIB in merupakan kegiatan pertama, yang rencananya akan dilakukan di sebanyak 20 titik pemberian NIB sepanjang 2022.

Kementerian Investasi mencatat sebanyak 1,5 juta NIB telah diterbitkan per 2 Juli 2022. Jumlah tersebut diharapkan meningkat dua kali lipat tahun depan.

Ke depan pun, Kementerian Investasi akan menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk mendorong penerbitan NIB, khususnya bagi pelaku usaha ultra mikro.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maria Elena
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper