Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk menuai kekhawatiran dari pengembang properti.
Ketua Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Aceh Muhammad Noval mengatakan merger UUS BTN ke dalam BSI diperkirakan akan mengancam program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Aceh.
“Sebab sekarang ini tidak ada bank konvensional yang beroperasi di Aceh seiring pelaksanaan syariat Islam di daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/6/2022).
Setelah pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, semua perbankan konvensional menutup operasionalnya di Aceh. Hal ini menyebabkan tak ada alternatif pembiayaan lain untuk segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat dan kredit konstruksi bagi pengembang selain bank syariah.
Kendati demikian, portofolio BSI terkait pembiayaan kredit properti di Aceh masih sangat minim. Bahkan, pengembang merasa kesulitan mengakses dukungan pembiayaan dari BSI.
“Saat ini pembiayaan kredit properti masih didominasi oleh BTN Syariah. Kemudahan itu belum kami peroleh dari bank syariah lainnya,” katanya.
Dia mengungkapkan banyak pengembang yang mengarah ke kolektibilitas pinjaman akibat sulitnya calon konsumen dalam mengajukan KPR.
Saat ini BTN Syariah masih menyalurkan lebih dari 90 persen KPR di Aceh. Hal ini berbanding terbalik dengan BSI yang masih relatif kredit penyaluran KPRnya karena terhambat aturan ketat dan penyaluran lambat.
Di sisi lain, PT Bank Aceh Syariah hingga kini belum memiliki portofolio penyaluran KPR Syariah untuk rumah bersubsidi.
“Bank Syariah Aceh masih fokus menyalurkan kredit konsumer untuk kalangan ASN di lingkup wilayah Aceh saja,” ucapnya.
Oleh karena itu, Noval berharap pemerintah lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa meninjau ulang rencana penggabungan BTN dengan BSI.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan lagi rencana penggabungan BTN Syariah oleh BSI. Sebab rencana itu akan berdampak naiknya kolektibilitas pinjaman developer di perbankan dan akan menghambat pergerakan bisnis properti di Aceh,” tuturnya.
Menurutnya, masyarakat Aceh sudah familiar dengan BTN Syariah. Pemerintah harus mempertahankan BTN Syariah untuk bisa berdiri sendiri sebagai agent development yang mendukung Program Sejuta Rumah.
“Jangan hanya karena alasan perhitungan bisnis, lalu mengesampingkan kepentingan MBR yang masih membutuhkan rumah dengan skema KPR syariah,” ujarnya.
