Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang sebagai salah satu sumber penerimaan negara menghadapi tantangan pada 2023 karena dinamika ekonomi global. Tingkat imbal hasil dan minat investor akan sangat bergantung kepada faktor eksternal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan bahwa terdapat dua risiko utama penerbitan surat utang pada tahun depan. Hal tersebut terutama berasal dari luar negeri.
Pertama, adanya normalisasi kebijakan moneter The Fed akibat tingginya laju inflasi di Amerika Serikat yang melebihi 8 persen. Normalisasi itu akan berdampak kepada kenaikan suku bunga, termasuk di Indonesia.
Kedua, konflik Rusia dan Ukraina yang masih mendorong harga komoditas. Menurut Luky, masalah itu membuat inflasi yang sebelumnya sudah tinggi menjadi terus meningkat.
"Inflasi sudah tinggi akan terus terdorong lagi, sehingga itu akan memengaruhi pasar SBN, dan biasanya [terpengaruh] dari sisi yield maupun demand," ujar Luky dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR bersama Eselon I Kementerian Keuangan, Rabu (15/6/2022).
Menurutnya, dari segi fiskal terdapat tantangan ditransaksikannya dinamika itu dalam bentuk kenaikan cost of fund. Hal tersebut akan turut memengaruhi penerbitan surat utang oleh pemerintah.
"Kemudian, pada saat yang sama, 2023 kita masih membutuhkan belanja yang wajib yang harus kita jaga," kata Luky.
Sementara itu, pemesanan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR011 tembus Rp11 triliun 2 hari jelang penutupan masa penawaran. Berdasarkan data yang dilansir dari salah satu mitra distribusi daring Selasa (14/6/2022) sekitar pukul 11.10 WIB, total penjualan SBR011 telah menyentuh Rp11,5 triliun. Adapun kuota pemesanan tercantum Rp1,49 triliun dari target Rp13 triliun.
Adapun kupon SBR011 memiliki sifat mengambang dilengkapi dengan batas bawah atau floating with floor. Dengan demikian, kupon akan naik bila suku bunga acuan naik, tetapi tidak akan turun lebih rendah daripada batas minimal.
