Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo, akhir Mei lalu, membeberkan sejumlah manuver pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) relatif berat dilakukan di tengah gejolak harga minyak mentah dunia.
Tidak hanya sekali Jokowi menyinggung soal harga BBM di tengah meroketnya harga minyak dunia. Pertengahan Maret lalu, Kepala Negara menunjukkan kewaspadaan atas naiknya harga minyak mentah dunia. Bahkan, Kepala Negara bertanya langsung kepada Menteri Keuangan soal sikap pemerintah menahan harga BBM.
Sebenarnya gonjang-ganjing penyesuaian harga BBM akhirnya bermuara pada 1 April 2022, setelah PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Pertamax berada di kisaran Rp12.500 sampai Rp13.500 per liter.
Diskusi berikutnya mengarah pada penyesuaian harga Pertalite atau produk BBM bersubsidi. Lagi-lagi, pemerintah lebih memilih babak belur.
Hal ini tampak dalam persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terhadap usulan pemerintah terkait penambahan subsidi energi pada APBN 2022 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (19/5/2022).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk belanja subsidi dan perlindungan sosial. Penambahan anggaran dan kompensasi BBM sendiri mencapai Rp275 triliun.
Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram menjadi Rp401,8 triliun pada 2022.
Sri Mulyani memaparkan bahwa tingginya harga komoditas dan energi menyebabkan adanya selisih antara asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) yang tercantum dalam APBN, yakni US$63 per barel. Saat ini, rata-rata harga ICP telah mencapai US$99,4 per barel.
Sebagai badan usaha yang mendapat penugasan, PT Pertamina (Persero) tampak lega atas keputusan pemerintah tersebut. Hal itu, terlihat dari pernyataan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
“Di tengah tantangan berat lonjakan harga minyak mentah dunia yang sangat tinggi, pemerintah memilih kebijakan pro rakyat dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG agar harga lebih stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Nicke.
Dukungan pemerintah ini, lanjut Nicke, sangat perseroan agar Pertamina tetap dapat menjalankan fungsi dalam penyediaan dan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
Soal penugasan pemerintah, porsi Pertamina tampak semakin tebal. Tidak hanya soal penjualan BBM dan LPG bersubsidi, tetapi juga mendistribusikan produk energi di pelosok negeri. Itu di sisi hilir.
Lalu bagaimana sisi hulu? Pertamina belum lama ini juga mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan blok legendaris Tanah Air, Blok Rokan. Pengelolaan Blok Rokan, membuat Pertamina menjadi produsen migas terbesar di Indonesia.
Konsekuensi ini tidak hanya membawa tanggung jawab baru, tetapi juga berkah. Apalagi ke depan produksi migas Pertamina dapat menanjak. Berkah kinerja hulu migas Pertamina juga memberikan kontribusi besar dalam kinerja keuangan perseroan.
Setidaknya tampak dalam Laporan Keuangan Pertamina 2021. Tahun lalu, Pertamina mencetak laba bersih sebesar Rp 29,3 T. Keuntungan tersebut mayoritas diperoleh dari pendapatan sektor hulu yang meningkat tajam. Sebaliknya, di sektor hilir masih mengalami kerugian akibat kenaikan harga minyak mentah dan harga jual BBM Pertamina di bawah harga pasar.
Berdasarkan kajian Reforminer Institute, sebenarnya keberadaan perusahaan migas nasional berperan penting dalam pengelolaan energi di sejumlah negara. Misalnya saja di China, tahun lalu, sinopec berhasil mendapatkan pendapatan kotor sebesar US$424 miliar. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan dukungan pemerintah terhadap perusahaan migas jadi faktor penting untuk mendorong kinerja national oil company (NOC).
Selain Sinopec, beberapa NOC papan atas juga terbukti menjadi pilar utama untuk menjaga pengelolaan energi, seperti Saudi Aramco, Petrobras dan Petronas. Bahkan, perusahaan migas tersebut tampak sibuk mengakuisisi beberapa lapangan migas di dunia.
Dalam sesi podcast Talks, praktisi migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan Pertamina punya peran sentral, meskipun kurang mendapatkan fleksibilitas dalam memerankan diri sebagai perusahaan migas nasional.
"Konteks Pertamina dengan PLN hampir sama, sekarang sepenuhnya mengandalkan penggantian dari pemerintah. Tapi bagaimana bisa sustainability. Nah, Pertamina harus berpikir itu. Sayangnya, akses Pertamina sedikit terbatas, apalagi kalau kita bandingkan dengan NOC lainnya," ujarnya.
Kendati demikian, mantan Gubernur OPEC ini mengapresiasi langkah pemerintah yang rela babak belur menghadapi dinamika global. Menurutnya, pilihan pemerintah untuk menahan harga BBM menuai pro dan kontra.
Di satu sisi, stabilitas harga BBM dalam negeri membuat persepsi aman dan tidak mengganggu daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus siap mengganti kompensasi badan usaha.
"Kalau dulu, produksi minyak [jatah] pemerintah besar, seperti dari Chevron, Total. Kalau dulu, pemerintah biasa mengganti kompensasi dengan minyak, karena produksi kita besar, tapi kalau sekaran?," tambahnya.
Harga BBM, penugasan pemerintah dan keberlanjutan Pertamina diprediksi akan selalu memiliki keterkaitan. Apalagi, di tengah kondisi tekanan tensi politik global.
Presiden Jokowi pun terus mengingatkan, situasi saat ini adalah kondisi yang tidak mudah. Situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. "Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami dan sampai saat ini, ini baru awal-awal," tegas Jokowi seperti dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
