Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan perlunya keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong perekonomian Jawa Tengah.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (11/5/2022).
Dia menyampaikan, upaya penting dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai Kawasan di Jawa Tengah telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang.
“Rakor ini ditujukan untuk membahas upaya akselerasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” katanya dalam siaran pers yang dikutip Bisnis, Kamis (12/5/2022).
Dia memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek.
Proyek tersebut, antara ain proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang yang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp1,2 triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di tahun 2023.
Baca Juga
Selain itu, pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp6,5 triliun.
Dia mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan pada 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.
Di samping itu, imbuhnya, pembangunan SPAM Regional Keburejo juga membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2023.
Gubernur Jawa Tengah telah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) pun perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama pada 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023.
Airlangga juga mendorong percepatan penyelesaian Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kabupaten Kendal pada 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang, termasuk, mendorong percepatan pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Magelang, Tegal, Boyolali, Sragen, Rembang, dan Pemalang.
Hal ini, tegas Airlangga, dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah di beberapa Kabupaten tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
