Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan IKN ini memang masih menimbulkan polemik. Selain itu pula urgensi pemindahan ibu kota ini dipertanyakan.
Salah satu Pengagas Komite Judicial Review UU IKN Jilal Mardhani menolak proyek pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Menurutnya, sampai saat ini belum terdapat alasan yang meyakinkan mengenai pemindahan ibu kota ke Bumi Etam itu bisa memberikan manfaat.
Untuk menata kawasan dengan luas IKN baru yang direncanakan tidaklah mudah. Bahkan sejumlah pengembang swasta membutuhkan waktu bertahun-tahun agar suatu kawasan dapat berkembang.
Dia menilai Jakarta dapat ditata kembali sebagai ibukota apabila dinilai telah memiliki beban berat sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Hal ini agar tak perlu memindahkan ibu kota dengan biaya besar yang nantinya akan berdampak pada beban APBN.
"Ketika hal ini disebabkan adanya sentralisasi, semestinya permasalahan tersebut yang perlu diperbaiki, bukan memindahkan IKN. Ibu kota itu mesti dipisahkan. Ibu kota sebagai peranan atau sebagai ruang kota. Beda sama sekali. Yang kita bicarakan ibu kota ini karena di situ fungsi pemerintahan pusat. Yang bermasalah itu fungsi pemerintah pusat atau ruang kota pusat pemerintahannya," ujarnya dalam diskusi Ibu Kota Pindah untuk Siapa?, Selasa (26/4/2022).
Apabila alasan pemindahan ibu kota akibat sering kali terjadi banjir di Jakarta, maka tak menjamin nantinya tidak terjadi banjir di Nusantara lokasi baru IKN. Terlebih dua wilayah yang ada di sekitar IKN Nusantara pun yakni Balikpapan dan Samarinda juga kerap dilanda banjir saat intensitas curah hujan tinggi.
Ketua Umum Ikatan Konsultan Nasional Seluruh Indonesia (Inkindo) Peter Frans berpendapat beban Jakarta yang selama ini sudah terlalu berat menjadi alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara.
"Penurunan muka tanah, banjir, hingga kepadatan lalu lintas menunjukkan beban berat kota Jakarta yang bisa menjadi alasan pemindahan ibu kota," katanya.
Bahkan rencana pemindahan ibu kota ini telah disiapkan oleh kepala negara sebelumnya termasuk rencana memindahkan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut.
Selain itu, dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur juga memudahkan menata Jakarta dan kawasan megaurban sekitarnya yakni Bodetabek dengan mengurangi laju urbanisasi. Tak hanya itu, pemindahan ini pun diyakini dapat mengurangi kemacetan di Jakarta yang berdampak pada kerugian ekonomi setiap harinya.
Frans meyakini dengan memindahkan ibu kota ini tentu menjadikan Indonesia memiliki kota kelas dunia agar sejajar dengan negara lain, karena kota-kota baru yang dibangun secara khusus oleh negara.
“Memang kita belum pernah membangun dan mendesain Ibu Kota Negara. IKN Nusantara satu-satunya ibu kota yang kita desain dan akan kita bangun dari awal. Jangan meng-copy-lah, tapi buatlah desain Ibu Kota sesuai dengan culture dan habitat di Indonesia,” terang Frans.
Namun demikian, memang pembangunan di IKN baru nantinya harus terus dijaga agar seperti kota kelas dunia. Adapun hunian kota harus didominasi hunian vertikal dengan memaksa ASN sebagai penghuni awal di rumah susun maupun apartemen. Kawasan atau ruang underground harus disiapkan sejak awal, meskipun baru akan dimanfaatkan 50 tahun mendatang.
Permasalahan banjir diyakini tak terjadi di IKN baru nantinya. Sebab, perencanaan pembangunan dilakukan saat ini dan terus dimatangkan agar tak terjadi banjir.
Para pengembang properti yang ada di Indonesia pun diyakini nantinya dapat mengembangkan IKN. Terlebih, beberapa pengembang swasta telah dinilai berhasil mengembangkan kawasan baru skala kota seperti BSD City.
Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah turut melibatkan para kontrakor dan konsultan lokal untuk turut serta memeriahkan pembangunan IKN. Inkindo optimistis pembangunan IKN akan mendorong pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi kawasan Timur Indonesia.
Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah turut melibatkan para kontrakor dan konsultan lokal untuk turut serta memeriahkan pembangunan IKN. Inkindo optimistis pembangunan IKN akan mendorong pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi kawasan Timur Indonesia.
