Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku pemerintah terpaksa melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng demi memastikan kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut dia, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis sekali ketika Indonesia justru mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.
Dia mengakui bahwa kebijakan terkait minyak goreng selama ini tidak efektif. Padahal, persoalan minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan.
“Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi,” ujar Jokowi dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (27/4/2022).
Ia menambahkan kebutuhan dalam negeri merupakan prioritasnya. Semestinya, jika melihat kapasitas produksi dalam negeri, Jokowi mengatakan tidak seharusnya Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng.
“Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri bisa dicukupi,” jelasnya.
Ia pun berjanji ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah akan mencabut larangan ekspor. Pasalnya, dia mengakui bahwa ekspor bahan baku minyak goreng selama ini telah berkontribusi terhadap pendapatan pajak, devisa, hingga surplus perdagangan
“Tetapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” pungkasnya.
