Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri ESDM Beri Sinyal Kenaikan Harga BBM hingga Tarif Listrik, Ini Kata Pengamat

Pengamat ekonomi menilai pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang memberi sinyal kenaikan harga BBM hingga tarif listrik mencederai tuntutan mahasiswa.
Pertalite, produk bensin baru dari Pertamina/Antara-M. Agung Rajasa
Pertalite, produk bensin baru dari Pertamina/Antara-M. Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa harga BBM (Pertalite dan Solar), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, dan tarif listrik akan naik dalam waktu dekat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (13/4/2022), Arifin menyampaikan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya jangka menengah dan dan panjang guna menghadapi harga minyak dunia yang kini berada di atas US$100 per barrel.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, jika benar keempat harga komoditi tersebut dinaikkan, keputusan tersebut mencederai tuntutan mahasiswa, dimana salah satunya adalah tuntutan penurunan harga BBM pada unjuk rasa Senin (11/4/2022).

Tak hanya itu, naiknya keempat harga komoditi tersebut kata Fahmy akan menyulut kenaikan inflasi secara signifikan, yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat dan menambah beban rakyat.

"Pemerintah akan mendahulukan meringankan beban Pertamina atau meringankan beban rakyat Indonesia? Pemerintah sudah seharusnya lebih memihak wong cilik ketimbang memihak Pertamina. Sungguh sangat ironis, rakyat miskin, yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3 kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, harus ikut menanggung beban kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok," kata Fahmy melalui keterangan tertulis, Jumat (15/4/2022).

Menurutnya, masih banyak upaya yang bisa dilakukan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia, tanpa menaikkan harga Pertalite, Solar, LPG 3 kg dan tarif listrik.

Salah satunya adalah merelokasi dana windfall dari meningkatnya harga batubara dan dana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 April 2022.

"Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN [Ibu Kota Negara] bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," tegasnya.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga keempat komoditi tersebut, yang mana dapat menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin, Fahmy meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan harga Pertalite, Solar, LPG 3 kg dan tarif listrik sepanjang 2022.

"Selain itu, mohon agar Presiden Joko Widodo menertibkan Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikan harga-harga komoditi strategis, termasuk BBM, gas melon, dan tarif listrik" ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper