Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa APBN hanya dapat menyediakan 37 persen dari kebutuhan pendanaan infrastruktur yang mencapai Rp6.445 triliun.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur akan melibatkan BUMN dan swasta, termasuk melalui penarikan investasi oleh Lembaga Pengelola Investasi atau LPI.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam acara penandatangan perjanjian oleh LPI atau Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022. Dalam kesempatan itu, LPI bekerja sama dengan PT Hutama Karya (Persero) dan melakukan konfirmasi transaksi dengan PT Waskita Toll Road.
Sri Mulyani menyebut bahwa percepatan pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting untuk memajukan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, di antaranya, pemerintah mendorong pengembangan 54 proyek jalan tol di berbagai wilayah yang termasuk sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Meskipun telah membangun banyak infrastruktur, Sri Mulyani menyebut bahwa ranking competitiveness Indonesia relatif lebih rendah dari negara-negara Asean 5. Dia menyebut bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berlanjut, dengan kebutuhan biaya yang sangat besar.
"Kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. Anggaran pendapatan dan belanja negara [APBN] menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan. Ini belum pada saat negara menghadapi shock seperti pandemi, di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa pindah prioritas ke masalah kesehatan dan bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani pada Kamis (14/4/2022).
Baca Juga
Dia pun menyebut bahwa keberlangsungan pembangunan infrastruktur tidak dapat terus bergantung kepada kas negara. Pemerintah akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) hingga sektor swasta, agar pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan.
"Untuk meneruskan pembangunan tidak mungkin terus menerus bergantung kepada ketersediaan dana APBN. Peranan BUMN jelas juga penting, peranan swasta juga tentu sangat menentukan," katanya.
