Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menilai pemerintah perlu menggunakan kekuasaannya untuk menindak tegas produsen crude palm oil (CPO) yang melarikan bahan bakunya ke pabrik minyak diesel, bukan ke pabrik minyak goreng (migor).
Misalnya dengan memperpendek Hak Guna Usaha (HGU) bagi mereka yang melakukan penyelewengan.
"Fungsinya negara dengan kekuasaan kan itu. Para pengusaha itu sudah lahan pakai lahan negara, itu kan ada hak rakyat di sana. Kemudian kreditnya menggunakan bank BUMN dimana itu ada modal negara. Diamankan oleh aparat negara dan investasinya diuntungkan oleh situasi iklim investasi negara," kata Misbakhun dalam webinar bertajuk 'Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?' pada Kamis (7/4/2022).
Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng. Hal tersebut membuat harga salah satu sembilan bahan pokok ini melambung.
Dia mengatakan, pemerintah memiliki kekuasaan yang lengkap dari hulu ke hilir. Menurutnya, jika negara tidak berani mengancam para produsen CPO akibat kenaikan harga migor, tidak hanya ekonomi negara saja yang terganggu, namun juga stabilitas negara hingga sistem sosial.
"Saya harap Pak Menteri ATR/BPN ngomong begitu. Menyampaikan kita perpendek saja pak [Jokowi] HGU nya. Kalau HGUnya kita perpendek, nangis mereka. Itu alatnya negara. Negara itu kalau orang dibina nggak mau ya ditekan pak. Ini namanya kekuasaan," ujarnya.
