Bisnis.com, JAKARTA — Upaya mengundang investasi dan hilirisasi tercatat belum mampu mengungkit kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB hingga di atas 20 persen. Pembenahan perlu dilakukan agar perekonomian dapat tumbuh maksimal sehingga investasi dapat berdampak maksimal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa upaya Indonesia dalam mengundang investasi dan melakukan hilirisasi luar biasa besar. Pada 2021 saja, investasi yang masuk mencapai Rp1.207 triliun, padahal target tahun lalu adalah Rp900 triliun.
Meskipun begitu, Indonesia mengalami penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, dari 20,99 persen pada 2015 menjadi 19,88 persen pada 2021. Dia menilai bahwa perlu adanya evaluasi dan perencanaan yang lebih matang dalam pengembangan industri dan investasi di Indonesia.
"Secara makroekonomi pertumbuhan [ekonomi] kita 5 persen, tetapi bergeraknya dari abu-abu ke kelabu. Kalau Singapura bergerak 1 persen—2 persen, itu beda sekali terlihatnya dengan Indonesia ketika bergerak 1 persen—2 persen, isinya beda," ujar Suharso pada Kamis (31/3/2022).
Dia merujuk kepada struktur perekonomian Indonesia yang 55 persen di antaranya berasal dari konsumsi. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi sekitar 30 persen terhadap PDB, lalu belanja pemerintah (government expenditure) berkontribusi sekitar 15 persen.
"Di kita [dari pertumbuhan ekonomi] yang bergerak konsumsi. [Belanja pemerintah] 15 persen dan [konsumsi] 55 persen, sudah 70 persen [kontribusinya terhadap PDB]. Investasinya yang kita ingin tahu [bagaimana dampaknya]," ujarnya.
Baca Juga
Suharso menjelaskan bahwa pihaknya menjalin kerja sama pertukaran data primer dengan Kementerian Investasi agar dapat membuat gambaran lebih riil terkait perkembangan dan perencanaan investasi. Data itu pun akan sangat berguna untuk penyusunan rencana pengembangan Indonesia ke depannya.
"Data BKPM diperlukan Bappenas, tetapi harus diperintah menteri dulu baru di-share, kami kesulitan mendapatkan datanya. Kerja di birkorasi memang sarat dengan seperti ini, oleh karena itu terdapat kerja sama [dengan Kementerian Investasi]," ujar Suharso.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa etika birokrasi memang lazim terjadi dalam kerja pemerintahan, termasuk terkait pertukaran data. Oleh karena itu, kerja sama dengan Kementerian PPN dapat menyelesaikan masalah pertukaran data, terutama untuk keperluan penyusunan kebijakan.
"Kita sadar bahwa kita ingin membuat pertumbuhan yang berkualitas, instrumennya investasi," ujar Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
