Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Beras Sisa Impor Menggunung, Ombudsman Minta Tata Kelola Diperbaiki  

Ombudsman pada 2021 melakukan investigasi tentang Cadangan Beras Pemerintah dan saat ini ada sekitar 134.000 ton beras sisa ekspor tahun 2018 masih menumpuk di Gudang Bulog.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 18 Maret 2022  |  22:43 WIB
Stok beras di gudang Bulog Lampung./Antara - Ruth Intan Sozometa Kanafi
Stok beras di gudang Bulog Lampung./Antara - Ruth Intan Sozometa Kanafi

Bisnis.com, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah segera melaksanakan tindakan korektif perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah atau CBP.

Hal tersebut dikarenakan saat ini sekitar 134.000 ton beras sisa impor  2018 menumpuk di Gudang Perusahaan Umum Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menyebutkan tindakan korektif Ombudsman yang belum mendapatkan tindak lanjut atau penyelesaian yakni agar pemerintah segera menerbitkan regulasi tentang penetapan jumlah CBP, menerbitkan peraturan teknis terkait indikator pengambilan keputusan impor beras, pelaksanaan evaluasi terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, serta penyelesaian pembayaran tagihan pelepasan stok CBP Perum Bulog sebesar 20.036 ton beras.

“Ombudsman pada 2021 melakukan investigasi tentang Cadangan Beras Pemerintah dan saat ini ada sekitar 134.000 ton beras sisa ekspor tahun 2018 masih menumpuk di Gudang Bulog,” ujar Yeka, Jumat (18/3/2022).

Pernyataan itu diucapkannya seusai melakukan pertemuan Monitoring Akhir Pelaksanaan Tindakan Korektif LAHP Tata Kelola CBP dengan pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.

Dia menjelaskan, penumpukan sisa impor beras di Gudang Bulog ini akibat dari Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah yang buruk. Investigasi Ombudsman menemukan belum adanya regulasi penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah. sehingga Perum Bulog mengalami kesulitan dalam hal strategi pengadaan dan pendistribusian beras.

Untuk itu, lanjutnya,  Ombudsman meminta Kementerian Pertanian untuk menerbitkan  surat penetapan besaran CBP, sebagaimana amanat Pasal 4 Perpres 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Pada 2019, Perum Bulog telah mengajukan penyediaan anggaran kepada pemerintah untuk disposal stock atau pembuangan stok beras yang turun mutu sebanyak 20,36 ribu ton beras.

Namun menurut Yeka, hingga kini masih belum terselesaikan lantaran belum ada penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  untuk pelepasan stok beras turun mutu. Ombudsman RI memberikan waktu hingga selambat-lambatnya 18 April 2022 agar Kementerian Pertanian segera menunjuk KPA tersebut.

Di samping itu, Yeka menekankan bahwa selama ini belum ada peraturan teknis mengenai indikator pengambilan keputusan pemerintah dalam melakukan impor beras, mengacu pada ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Ombudsman menilai indikator yang digunakan dalam pengambilan keputusan importasi beras masih bias sehingga mengakibatkan waktu impor beras bersamaan saat musim panen raya. Jumlah beras yang diimpor dalam strategi pengadaan tidak matching dengan strategi penyaluran  sehingga mengakibatkan beras turun mutu,” tandasnya.

Untuk itu, Ombudsman meminta agar Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menerbitkan peraturan teknis terkait indikator dan tata cara pengambilan keputusan impor beras.

“Dengan adanya indikator yang jelas, maka kebijakan importasi akan jauh dari kepentingan politik, jauh dari ditunggangi niat-niat yang tidak baik. Sehingga keputusan importasi beras lahir berdasarkan kondisi sebenarnya,” ucapnya.

Kemudian terkait Permendag Nomor  57 tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras, Ombudsman menyarankan penetapan harga yang baru di tahun 2022 ini dengan mempertimbangkan inflasi per tahun dan demi meningkatkan kesejahteraan petani.

“Hasil monitoring hari ini, Ombudsman meminta Kementerian Perdagangan memberikan rekomendasi HET beras yang baru kepada Badan Pangan Nasional paling lambat 18 April 2022,” ujar Yeka.

Dia berharap monitoring tindakan korektif ini dapat mendorong perbaikan Tata Kelola CBP semakin efisien dan tidak menimbulkan kerugian Negara dan masyarakat.

“Tata Kelola CBP yang buruk bisa menimbulkan potensi kolapsnya Perum Bulog akibat kerugian usaha yang makin memburuk. Hal ini bisa saja terjadi apabila Badan Pangan Nasional ke depan tidak punya kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan menjaga stabilitas stok pangan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Harga Beras Stok Beras impor beras
Editor : Hafiyyan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top