Bisnis.com, JAKARTA – Keberhasilan Indonesia dalam pemulihan ekonomi tidak terlepas dari peran UMKM. Hal ini membuat pemerintah terus menggunakan instrumen APBN agar UMKM dapat terus bertahan di tengah pandemi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, pemerintah menghadirkan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dimana selain memberikan pembiayaan, progran tersebut juga memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha ultra mikro, termasuk pelaku usaha perempuan.
Adapun pelatihan dan pendampingan yang diberikan berupa pengurusan legalitas usaha, peningkatan kapasitas usaha, serta digitalisasi (penyaluran menggunakan uang elektronik dan pemasaran melalui sarana daring).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto menyampaikan program UMi hadir untuk memudahkan pelaku usaha mikro yang belum bisa mendapatkan akses kredit komersial.
Pasalnya, banyak pelaku usaha yang menjadi korban rentenir maupun lembaga kredit informal lainnya. Atas dasar itulah, pembiayaan UMi disalurkan mellaui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) agar para pelaku usaha ultra mikro dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat.
Hingga saat ini, setidaknya 65 persen dari total UMKM yang ada di Indonesia dikelola oleh perempuan. Kendati demikian, pengusaha perempuan juga menemui tantangan yang terbilang tidak mudah dalam menjalankan usahanya. Karena itu, kesenjangan gender melalui pemberdayaan perempuan, menjadi salah satu fokus pemerintah di mana digitalisasi diharapkan juga dapat membantu tercapainya kesetaraan finansial.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan bahwa di Indonesia, usaha kecil memberikan kontribusi sekitar 61 persen terhadap perekonomian, sementara sekitar 53,76 persen usaha kecil dimiliki oleh perempuan, dengan 97 persen karyawan adalah perempuan.
Selama pandemi, proporsi usaha milik perempuan yang harus tutup adalah 7 persen, dua kali lebih tinggi dari milik laki-laki yang mencapai 3,4 persen.
"Pandemi Covid-19 telah membuka mata banyak orang, bahwa digitalisasi dan UMKM merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi," katanya, dikutip dari siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (17/2/2022).
Pemerintah saat ini juga telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan), mengingat partisipasi perempuan yang cukup besar dalam perekonomian juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Beberapa prioritas SNKI diantaranya adalah Edukasi dan Literasi Keuangan, Dukungan untuk UMKM Perempuan, dan Layanan Keuangan Digital untuk Perempuan.
