Bisnis.com, JAKARTA - Integrasi sistem logistik dinilai di Indonesia belum berjalan efektif kendati sudah ada Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang dibuat sejak 10 tahun lalu.
Akademisi dari Universitas Indonesia Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan sektor logistik terdiri dari multimoda dan segmen market factor yang berbeda. Namun begitu, pemerintah bisa menyelesaikan persoalan logistik yang selama ini sudah ada di depan mata.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memiliki payung hukum baru yaitu Instruksi Presiden [Inpres] No. 5/2020 yang mengatur National Logistic Ecosystem [NLE]. Apakah sudah berjalan efektif, tentu saja belum karena challenge tidak gampang," kata Ibrahim, Senin (7/2/2022) malam.
Dia mencontohkan, persoalan nyata yang harus dihadapi saat ini adalah biaya logistik yang kian mahal sehingga berpotensi berpengaruh pada laju inflasi seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa.
"Indonesia terjadi hal yang sama. Per Oktober 2021 biaya logistik itu mulai naik signifikan di depan mata menjadi masalah. Sementara garis besar hukumnya Sislognas itu tidak jalan karena berbeda. NLE sih lumayan baik dikelola dengan bea cukai mengintregasikan dan streamline, terintegrasi dalam satu sistem. Challenge-nya sekali lagi di Indonesia kebijakan yang perlu diintegrasikan harus diselesaikan dari ujung ke ujung,” imbuh Ibrahim yang juga Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Sementara itu, Kepala Badan Logistik & Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan menyatakan sebagai pihak yang terlibat dalam kelahiran Sislognas, dia mengakui penerapannya memang belum terlaksana dengan utuh.
Maka dari itu, lanjutnya, Kadin Indonesia membentuk badan yang khusus menangani logistik dan rantai pasok nasional.
“Harapan kami badan logistik yang dimotori oleh dunia usaha dalam hal ini di bawah Kadin Indonesia yang isinya di dalamnya adalah para pihak yang merancang kelahiran Sislognas ini betul-betul menjadi mitra strategis dari pemerintah,” ucap Akbar.
Terkait dengan darurat regulasi, dia mengingatkan pembenahan logistik tak selamanya membutuhkan regulasi baru. Sebab, Akbar mengatakan regulasi juga bisa menghambat dan berbiaya tinggi jika tidak tepat sasaran.
Regulasi logistik, sambung dia, harus tepat sasaran dan tepat waktu agar tidak menjadi bumerang sehingga dia berharap pemerintah tidak berlomba-lomba melahirkan regulasi.
"Yang terpenting pemerintah bisa memberikan solusi berupa regulasi yang memang dibutuhkan, baik di tingkat pusat, kementerian atau lembaga, maupun daerah. Ini yang harus dikaji lebih dahulu supaya tidak terkesan dan terburu-buru melahirkan regulasi. Kita juga harus berhati-hati dan selektif dalam hal memproduksi regulasi,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
