Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI mendukung kebijakan PT PLN (Persero) menjalankan roadmap transisi energi menuju netral karbon pada 2060, termasuk rencana pembiayaannya.
Keputusan tersebut disimpulkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan PT PLN (Persero) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
“Komisi VII DPR RI mendukung Dirut PT PLN untuk menjalankan roadmap transisi energi menuju carbon neutral di tahun 2060, termasuk rencana pembiayaannya,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
Sebelumnya, PLN memperkirakan penambahan kapasitas energi bersih untuk mencapai netral karbon digadang-gadang memerlukan kucuran dana tidak kurang dari Rp7.000 triliun hingga Rp8.400 triliun hingga 2060.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa saat ini permintaan sektor kelistrikan telah mencapai 300 terawatt hour (TWh). Setelah 2 tahun mengalami penurunan konsumsi, pertumbuhan permintaan mulai bergerak normal, dengan proyeksi kenaikan 4,5–4,6 persen per tahun.
Dari asumsi tersebut, perseroan memperkirakan pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia akan mencapai 1.800 TWh pada 2060. Dengan asumsi proyek 35 gigawatt (GW), diperkirakan masih terdapat gap energi sekitar 1.380 TWh.
Proyeksi tersebut masih belum menghitung konsumsi listrik dari pertumbuhan kendaraan listrik maupun pengurangan konsumsi gas, serta peningkatan penggunaan kompor induksi.
“Dari kapasitas 230 GW, tentu saja kami membangun strategi bahwa penambahan kapasitas yang baru tidak lagi berbasis batu bara, bridging menggunakan gas, dan beralih ke energi baru terbarukan,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Lebih lanjut, perseroan mengasumsikan pengembangan 1 megawatt energi terbarukan membutuhkan investasi berkisar US$2 juta hingga US$3 juta. Maka, kebutuhan dana yang diperlukan untuk memenuhi 230 GW sekitar US$500 miliar sampai dengan US$600 miliar.
Sementara itu, Komisi VII mendorong Dirut PLN agar program prioritas perseroan tahun ini, termasuk penataan korporasi dan efisiensi operasi dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang jelas dan terukur.
Dewan juga mendukung PLN melakukan reformasi manajemen, termasuk supply chain secara end to end, sistem procurement, dan infrastruktur logistik guna menjamin ketersediaan pasokan energi primer untuk pembangkit dalam negeri.
“Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PLN mempercepat rasio elektrifikasi di desa dengan berbasis rumah tangga,” tutur Ketua Komisi VII DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
