Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor hilir sepanjang tahun lalu mencapai Rp1,1 triliun. Jumlah itu tercatat melampui target yang telah dipatok sepanjang 2021.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati PNBP sektor hilir migas mencatatkan capaian sebesar 101 persen atau setara dengan Rp1,1 triliun, dari target sebesar Rp1,086 triliun. PNBP ini berasal dari iuran badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan badan usaha yang melakukan kegiatan niaga dan/atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.
"PNBP yang melebihi target di tengah situasi pandemi menjadi hal yang patut kita syukuri, ini menjadi pemicu bagi BPH Migas untuk berkinerja lebih baik lagi pada 2022," ujarnnya seperti dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (26/1/2022).
Sementara itu, di sisi pengeluaran, realisasi anggaran pada 2021 mencapai 94,94 persen. Capaian ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pelaksanaan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga hingga akhir 2021 secara kumulatif mencapai 331 lembaga penyalur. Untuk 2021, realisasi mencapai 78 dari target 76 lembaga penyalur. Direncanakan sesuai roadmap, program BBM Satu Harga hingga 2024 akan mencapai 583 lembaga penyalur.
Capaian lainnya di sektor hilir migas sepanjang tahun lalu di antaranya adalah penetapan harga gas bumi. Kumulatif sampai dengan 2021 penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil mencapai 62 Kabupaten/Kota. Pada 2021 telah ditetapkan harga gas bumi Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) untuk 15 Kabupaten/Kota dari target 12 Kabupaten/Kota.
Baca Juga
Penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (toll fee) kumulatif hingga 2021 sebanyak 70 ruas. Penetapan tarif tersebut ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, wajar, dengan mempertimbangkan kepentingan antara transporter dan para shipper.
Adapun, realisasi infrastruktur gas bumi melebihi target pada tahun lalu tercatat melampaui target. Dari target panjang pipa transmisi, distribusi dan jargas sepanjang 15.800 kilometer (km), hingga akhir 2021 telah terealisasi sepanjang 19.045,78 km.
Realisasi penyaluran Solar subsidi sebesar 15,59 juta kiloliter (KL) atau sebesar 99 persen persen dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 15,80 juta KL. Realisasi JBT lainnya, yaitu minyak tanah sebesar 0,48 juta KL atau sebesar 98 persen dari kuota sebesar 0,50 juta KL. Sementara itu, realisasi JBKP pada 2021 jenis premium sebesar 3,4 juta KL atau sebesar 34 persen dari kuota 10 juta KL.
Erika mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP mulai 2022 ini agar lebih tepat sasaran. Untuk itu, BPH Migas bersinergi antar instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya melalui sosialisasi di 5 wilayah provinsi pada akhir 2021 mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pada 9 November 2021 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berisikan bantuan pengamanan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang bahan bakar minyak dan gas bumi.
"Kami berkomitmen agar sektor hilir migas memiliki kebermanfaatan untuk mendistribusikan BBM ke pelosok negeri serta memberikan dukungan harga gas bumi yang kompetitif serta dalam melakukan pengawasan distribusi BBM dibantu oleh TNI, Polri dan stakeholder lainnya, sehingga lebih tepat sasaran," ungkapnya.
