Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Bahlil Janji 95 Persen Pekerja di Proyek Hilirisasi Batu Bara Berstatus WNI

Bahlil memperkirakan 12.000-13.000 tenaga kerja diperkirakan terserap untuk proyek di tahap hilir, yang nantinya akan dikerjakan oleh PT Pertamina.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 24 Januari 2022  |  16:02 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Proyek hilirisasi batu bara yang baru saja diresmikan oleh pemerintah hari ini di Muara Enim, Sumatera Selatan, diperkirakan dapat menciptakan hingga belasan ribu lapangan pekerjaan. Pemerintah akan memastikan hampir seluruh tenaga kerja pada proyek investasi Air Products and Chemicals Inc. nantinya berasal dari dalam negeri.

Pada groundbreaking proyek hilirisasi batu bara ke dimeter etil (DME) hari ini, Senin (24/1/2022), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek tersebut bisa menghasilkan hingga 13.000 lapangan pekerjaan dari sisi konstruksi atau sisi hulu. Adapun, Air Products and Chemicals Inc merupakan pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Kemudian, Bahlil memperkirakan 12.000-13.000 tenaga kerja diperkirakan terserap untuk proyek di tahap hilir, yang nantinya akan dikerjakan oleh PT Pertamina.

Sementara itu, saat sudah memulai produksi, proyek tersebut diperkirakan bisa memperkerjakan 3.000 tenaga kerja tetap secara langsung. Lalu, secara tidak langsung, Bahlil memperkirakan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan akan bisa melebihi 3-4 kali lipat dari jumlah yang ada.

Bahlil lalu menegaskan bahwa nantinya 95 persen dari tenaga kerja yang dipekerjakan dalam proyek ini adalah tenaga kerja asal Indonesia. Hal itu, kata Bahlil, telah disampaikan kepada pihak Air Products and Chemicals Inc.

"Ini lapangan pekerjaannya semuanya dari Indonesia. Air Products [and Chemicals] sudah saya panggil, tenaga kerjanya 95 persen dari Indonesia. Lima persennya itu hanya di masa konstruksi. Masa produksinya, nanti akan melibatkan PT Bukit Asam dan PT Pertamina," ujarnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam acara groundbreaking di Muara Enim, seperti dikutip dari YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Senin (24/1/2022).

Adapun, proyek yang baru saja diresmikan itu akan digarap oleh Air Productas and Chemicals Inc. asal Amerika Serikat (AS), PT Bukit Asam, dan PT Pertamina. Total perjanjian investasi antara Air Products and Chemicals dan Indonesia adalah senilai US$15 miliar atau setara dengan Rp210 triliun. Kedua pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Dubai, Uni Emirat Arab, November 2021 lalu.

Bahlil menyampaikan bahwa realisasi investasi dari proyek gasifikasi batu bara tersebut adalah sebesar Rp33 triliiun. Proyek tersebut, tambah Bahlil, diharapkan bisa selesai kurang dari tiga tahun atai tepatnya 30 bulan.

"Bapak Presiden, kami sampaikan bahwa realisasi investasi Rp33 triliun waktunya seharusnya 36 bulan. Tapi, kami rapat dengan dengan Air Products [and Chemicals] minta [dipercepat jadi] 30 bulan," tuturnya.

Bahlil lalu menjelaskan bahwa output dari proyek gasifikasi batu bara ini diharapkan mengurangi impor gas LPG. Dia mengatakan impor gas LPG Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai 6-7 juta ton secara rata-rata.

Oleh sebab itu, investasi terbesar kedua asal AS setelah Freeport ini ditargetkan bisa menghasilkan output Dimetil Eter (DME) 1,4 juta ton per tahunnya, atau setara dengan 1 juta ton LPG. Dengan begitu, hilirisasi bisa mendorong efisiensi belanja negara untuk subsidi sekitar Rp6 triliun sampai dengan Rp7 triliun.

"Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak dukung hilirisasi untuk melahirkan substitusi impor," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pekerja lpg gasifikasi batu bara bahlil lahadalia
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top