Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (CORE) menyatakan pemerintah perlu meningkatkan sinergitas antar kementerian untuk menciptakan dukungan efisiensi biaya produksi, khususnya di tengah lonjakan harga bahan baku dan energi saat ini.
Ekonom senior CORE Ina Primiana mengatakan perlu intervensi pemerintah dari sisi kebijakan untuk melanjutkan momentum pertumbuhan yang telah berlangsung sepanjang 2021.
Pada 2021, Ina menilai industri manufaktur berkinerja cukup baik meski di tengah fokus pemerintah pada penanganan pandemi. Salah satu indikatornya, purchasing managers' index (PMI) manufaktur Indonesia yang menyentuh angka rekor 57,2 pada Oktober 2021.
"Kurang lebih bisa 10 sampai 15 kementerian yang berhubungan. Kalau mau membuat industri pengolahan berdaya saing, semua harus tertuju ke sana, bagaimana masing-masing kementerian mengatur kebijakannya untuk menekan cost," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (3/1/2021).
Ina melanjutkan, yang perlu didorong untuk melanjutkan momentum pertumbuhan yakni ketersambungan antara industri hulu hingga hilir. Pada tahun lalu saat negara-negara memberlakukan lockdown dan terjadi kelumpuhan rantai pasok, bahan baku impor sulit masuk sehingga mendorong industri hulu di dalam negeri berekspansi merebut pasar domestik.
Ketika lockdown mereda dan rantai pasok global kembali pulih, industri bahan baku dalam negeri harus tetap kompetitif ditopang berbagai insentif, agar tingkat daya saing tersebut mengalir sampai industri hilir.
Ketersambungan rantai pasok domestik juga perlu didorong dengan mempertemukan industri kecil dengan industri menengah dan besar.
"Perlu ditambah kebijakan untuk mendorong insutri, terutama teknologi. Yang membuat [industri] kita mandek itu karena teknologinya, mesin-mesin yang sudah tua," lanjut Ina.
Sebelumnya, pertumbuhan manufaktur pada 2021 ini ditaksir berada pada rentang 4 persen sampai 4,5 persen, bangkit dari kontraksi pada 2020 sebesar -2,52 persen dan sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan 2019 sebesar 4,34 persen. Sedangkan target pertumbuhan pada 2022 ditetapkan sebesar 4,5 persen sampai 5 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
