Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) akan menggunakan penyertaan modal negara atau PMN yang diberikan pemerintah untuk mempercepat pengembangan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan bahwa pihaknya siap merealisaskan sejumlah program yang dibiayai dana PMN secara efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab.
PMN sendiri merupakan bagian dari penugasan negara kepada PLN untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan sebagai penunjang program-program listrik desa, sehingga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia.
“Dana PMN menjadi bagian penting di mana negara hadir, karena banyak program dari PLN bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di daerah terpencil. PLN siap untuk menjalankan agar dana tersebut betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” katanya, Jumat (31/12/2021).
Dia menuturkan, PLN mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cepat, tepat, dan efisien dengan merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 14/2017 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Secara komersial investasi ini memang tidak begitu viable, tetapi di sini negara hadir dalam melaksanakan sila ke-5 Pancasila, memberikan bantuan sebesar Rp5 triliun, sehingga program-program tersebut menjadi program unggulan yang berkeadilan sosial,” ujarnya.
Baca Juga
Darmawan juga optimistis peningkatan ketersediaan infrastruktur kelistrikan dan kualitas distribusi listrik akan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja, pajak, dan peningkatan ekonomi di sektor riil.
“Usaha kami dalam meningkatkan elektrifikasi dapat terlihat dari angka rasio elektrifikasi yang selalu meningkat sejak 2015 yang mencapai 88,3 persen sampai dengan 2021 yang sudah menyentuh 99,4 persen,” jelasnya.
Selama periode 2016–2021 PLN menerima PMN Tunai sebesar Rp40,06 triliun, atau setara dengan 9,7 persen dengan total investasi tunai sebesar Rp411,66 triliun (pendanaan pekerjaan menggunakan anggaran PLN di luar investasi IPP).
“Dana ini sangat membantu PLN, di mana tadinya keputusan kami hanya berlandaskan dari sudut komersial bisa mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Darmawan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PMN adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
“Ini merupakan kepercayaan bahwa pemerintah hadir menyelesaikan masalah yang kita hadapi sama-sama, dan tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan itu,” kata Erick Thohir.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar penggunaan dana dari PMN dijalankan oleh BUMN secara akuntabel dan transparan.
Hal itu dikarenakan PMN berasal dari uang negara, sehingga harus bisa disampaikan apakah manfaatnya sudah sesuai dibandingkan dengan beban yang akan dipikul oleh negara dalam mempertanggungjawabkan anggarannya.
“Jadi Rp5 triliun [untuk PLN] jangan sampai seperti membuang garam ke laut. Saya minta ada akuntabilitas Rp5 triliun itu menjadi apa. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Dia pun berharap agar pencairan dana PMN pada pengujung 2021 ini dapat menjadi awal bagi kinerja PLN untuk bisa lebih akuntabel, menggunakan dana masyarakat secara profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan.
