Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengelolaan FLPP, Kementerian PUPR: Tidak Boleh Ada Gangguan Layanan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pengalihan pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak boleh mengganggu layanan yang selama ini telah berjalan.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 24 Desember 2021  |  19:48 WIB
Warga melintas di proyek pembangunan rumah bersubsidi di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (27/5/2020). Bisnis - Abdurachman
Warga melintas di proyek pembangunan rumah bersubsidi di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (27/5/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pengalihan pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak boleh mengganggu layanan yang selama ini telah berjalan.

“Apa yang sudah dilaksanakan sejak 11 tahun lalu merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memastikan Negara hadir untuk memberi dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan papan. Organisasi dan lembaga boleh berubah tetapi jangan ada niat untuk melakukan jeda layanan sedetik pun,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Jumat (24/12/2021).

Sementara itu, Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan tahun ini pihaknya telah FLPP sebanyak Rp19,578 triliun untuk 178.728 unit rumah. Jumlah tersebut 113,48 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.

“Capaian tahun ini tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP, sehingga total penyaluran FLPP yang dilakukan PPDPP sejak 2010 sebesar Rp75,17 triliun untuk 943.583 unit rumah,” katanya.

Menurutnya, kontribusi dan capaian PPDPP dalam menyalurkan FLPP tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah diterapkan, seperti pengembangan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep), Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dan Sistem Pemantauan Konstruksi (Sipetruk).

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan, saat ini BP Tapera akan melayani dua program pembiayaan perumahan, yakni layanan pembiayaan perumahan bagi ASN peserta Tapera, dan FLPP yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pihaknya pun memastikan BP Tapera akan terus berkomitmen dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dengan memenuhi aspek tepat sasaran, kualitas hunian yang baik, serta pengelolaan dana yang produktif dan efisien.

“Di 2022 kami targetkan akan menyalurkan KPR FLPP sebanyak 200.000 unit rumah atau sebesar Rp23 triliun. Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang, hingga pemerintah daerah guna meningkatkan layanan untuk menyalurkan FLPP, sehingga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari FLPP,” tutur Adi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

flpp Kementerian PUPR bp tapera
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top