Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gagal ihwal penyaluran bantuan modal kerja kepada pelaku usaha di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional.
Maulana beralasan anggaran program bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata atau BPUP yang sempat dialokasikan sebanyak Rp1,3 triliun belakangan menyusut di kisaran Rp40 miliar. Adapun, alokasi anggaran itu mesti dibagi kepada 10 ribu unit usaha pariwisata.
“Program bantuan pemerintah gagal dan juga bantuan wisatanya, alokasi anggaran dari Rp1,3 triliun lalu turun ke Rp40 miliar dan itu dibagi untuk 10.000 usaha, yang terdaftar hanya usaha kecil,” kata Maulana melalui sambungan telepon, Kamis (9/12/2021).
Maulana menyesalkan program yang sempat digaungkan dengan optimis oleh pemerintah belakangan justru tidak optimal tersalurkan ke industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Banyak sebenarnya harapan dari pelaku usaha untuk mendapatkan itu di tengah dinamika yang sekarang cukup sulit. Kami berharap tahun depan modal kerja itu bisa direalisasikan,” kata dia.
Ihwal modal kerja itu, dia meminta, syarat untuk dapat menerima akses permodalan itu dipermudah. Selain itu, bunga pinjaman dapat ditekan di bawah 9 persen untuk memperluas akses pada modal kerja tersebut.
Baca Juga
“Kita berharap dari sisi industri pariwisata itu bisa mendapat modal kerja, kalau industri itu akan ada pergerakan ke arah mulai bangkit yang dibutuhkan itu modal kerja,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengembalikan sisa anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN BA BUN bidang pariwisata sebesar Rp188,41 miliar kepada Kementerian Keuangan.
Pengembalian sisa anggaran itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri rapat kerja atau Raker dengan Komisi X DPR RI ihwal realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2021 yang disiarkan secara daring, Kamis (9/12/2021).
“Dengan memperhatikan berbagai tantangan di lapangan dalam perencanaan implementasi kegiatan PEN ini, sisa anggaran PEN sebesar Rp188,41 miliar akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan,” kata Sandi.
Adapun pengembalian sisa anggaran PEN yang tidak terserap optimal hingga akhir tahun ini tertuang dalam Surat Menparekraf Nomor B/KU/07/00/637/M-K/2021 yang disahkan pada tanggal 26 November 2021.
“Akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan karena [serapan PEN] tidak terlaksana secara optimal,” kata dia.
