Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan & Laboratorium (Gakeslab) mengatakan mayoritas alat tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) yang beredar di masyarakat memiliki teknologi yang rendah.
Sekretaris Jenderal Gakeslab Randy Teguh mengatakan, hal itu terjadi lantaran rumah sakit dan laboratorium melakukan penyesuaian harga setelah kebijakan harga eceran tertinggi atau HET alat tes usap PCR yang dipatok di kisaran Rp275.000 hingga Rp300.000 akhir Oktober 2021 lalu.
Randy mengkhawatirkan rendahnya kualifikasi tes usap PCR itu bakal berdampak serius pada akurasi pemeriksaan kontak erat Covid-19 menyusul varian B.1.1.529 atau Omicron.
Akan tetapi, Randy memastikan, akurasi alat tes usap itu mesti disimpulkan setelah adanya post-marketing surveillance atas produk-produk yang beredar di tengah masyarakat saat ini.
“Dengan harga yang hanya sekitar Rp290.000, teknologi tinggi yang akurasinya lebih tinggi sudah tidak bisa bermain di Indonesia, karena cost-nya sudah ditekan. Yang ada adalah produk-produk pemeriksaan PCR dengan reagen dan PCR yang teknologi rendah,” kata Randy melalui sambungan telepon, Minggu (25/11/2021).
Randy menuturkan, sebagian anggota Gakeslab sudah berhenti menyalurkan alat tes usap dan reagen yang memiliki kualifikasi mutakhir kepada rumah sakit dan laboratorium.
Baca Juga
Alasannya, penyesuaian harga akibat kebijakan HET itu tidak memberi selisih keuntungan kepada perusahaan penyalur alat kesehatan dan laboratorium.
Menurut dia, rumah sakit dan laboratorium belakangan membeli alat tes usap dan reagen dari produsen-produsen asal China dan Asia dengan harga yang relatif murah.
“Sekarang ini reagen-reagen yang ada di laboratorium PCR itu memakai reagen manual, teknologi lama. Kualitasnya pun kami tidak tahu dengan harga-harga murah milik produsen-produsen dari China dan Asia itu yang ada sekarang,” tuturnya.
Dia pun meminta Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan yang intensif terhadap perusahaan penyalur dan produk alat tes usap setelah implementasi kebijakan HET tersebut. Dengan demikian, komitmen pemerintah untuk menjaga masuknya varian baru Covid-19 tetap terjaga.
“Harus dievaluasi apakah pemantauan Kementerian Kesehatan itu sudah berjalan atau tidak untuk menjamin agar produk-produk yang ada di rumah sakit dan laboratorium kita kualitasnya baik atau tidak untuk memastikan program pelacakan berjalan,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta rumah sakit hingga laboratorium swasta untuk mengefisienkan komponen biaya pemeriksaan PCR Covid-19 menyusul penetapan harga eceran di kisaran Rp275.000 hingga Rp300.000.
Juru Bicara Kemenkes Nadia Tarmizi mengatakan, penetapan HET bagi pemeriksaan PCR itu sudah melalui kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencakup biaya bahan baku, operasional, bahan medis habis pakai, hingga administratif.
“Ini harus diiringi bagaimana tata kelola dari pemberi pelayanan itu sendiri untuk memilih komponen yang paling efisien dan juga bisnis proses yang dipilih tentunya sangat menentukan ya,” kata Nadia melalui pesan WhatsApp, Selasa (9/11/2021).
Kata Nadia, komponen pembentuk harga pemeriksaan PCR itu meliputi jasa pelayanan, bahan medis habis pakai, bahan baku, listrik, hingga modal pembelian mesin. Menurut dia, seluruh komponen itu sudah dikaji oleh BPKP untuk menetapkan HET yang rasional bagi masyarakat dan penyedia jasa.
“Kami terus melakukan evaluasi terkait harga pemeriksaan PCR sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga masyarakat mendapatkan layanan sesuai dengan harga yang wajar,” kata dia.
