Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di Indonesia dilakukan secara kredibel.
Dia memproyeksikan, penerimaan negara pada tahun depan akan melewati target menjadi sekitar Rp2.000 triliun, sejalan dengan implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen, serta diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela.
Di sisi lain, belanja pemerintah akan tetap dijaga secara fleksibel, namun juga supportif dan konsolidatif. Dengan demikian, defisit APBN pada 2022 yang ditargetkan sebesar 4,8 persen dapat ditekan sehingga mencapai tingkat yang lebih rendah.
“Apa manfaatnya? Jika kita bisa menjelaskan begini cara Indonesia menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi, namun instrumen fiskal dan moneter tetap dijaga secara kredibel, maka Indonesia bisa mencatatkan track record untuk recover yang kredibel,” katanya saat berkunjung secara virtual ke Bisnis Indonesia, Kamis (2/12/2021).
Dia membandingkan penanganan pandemi Indonesia dengan negara Turki dan Brazil. Pemerintah Turki baru saja mengumumkan krisis di negara itu. Tingkat inflasi di negara itu pun tercatat melonjak hingga 20 persen.
Pada pagi tadi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah pengunduran diri Lutfi Elvan dan menunjuk wakilnya Nureddin Nebati, sebagai menteri keuangan yang baru.
Baca Juga
“Baru tadi pagi beritanya Menteri Keuangan Turki yang ketemu saya di Roma, sekarang resign lagi. Inflas Turki sudah di atas 20 persen dan hubungan antara bank sentral, Menkeu dan Presidennya menjadi sangat kompleks, sehingga kebijakan ekonominya tidak koheren, tidak jelas itu mau pulih atau kendalikan inflasi dalam situasi Covid-19,” jelasnya.
DIa menambahkan, hal yang sama pun terjadi di Brazil. Negara itu mulai mencatatkan peningkatan inflasi yang tidak disertai dengan pemulihan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonominya bahkan masih negatif dan masih resesi,” kata Sri.
