Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan nilai pasar kredit karbon global dapat menyentuh di angka US$50 miliar atau ekuivalen Rp719 triliun pada 2030. Proyeksi itu berasal dari komitmen sejumlah negara dan perusahaan besar untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi karbon beberapa waktu terakhir.
Proyeksi itu disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya saat memberi pidato kunci dalam seri diskusi ‘Indonesia Carbon Forum’ secara daring, Rabu (1/12/2021).
“Diperkirakan terjadi peningkatan permintaan kredit karbon dengan skala 50 kali lipat pada 2030 dan akan meningkat sampai 100 kali lipat pada 2050,” kata Tirta.
Adapun, kata Tirta, sebanyak 368 perusahaan besar dunia sudah berpartisipasi dalam upaya penekanan emisi karbon dunia. Sementara, 1.800 perusahaan lainnya sudah menunjukkan komitmennya untuk ikut berkontribusi dalam perdagangan karbon ini.
Dengan demikian, dia meminta pelaku usaha dalam negeri mulai mengarahkan perhatiannya pada perdagangan karbon tersebut. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan tengah menyusun kebijakan dan peta jalan terkait implementasi perdagangan karbon untuk pasar domestik dan global.
“Sehingga dapat terselenggara pasar karbon yang terorganisir, sementara kita perlu memitigiasi akibat perdagangan karbon untuk pasar dalam negeri,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, menilai bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa terkait perubahan iklim edisi ke-26 atau COP26 merupakan momentum bagi Indonesia untuk menarik investasi hijau sebesar mungkin.
Masyita menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan, energi, transportasi sebesar 650 Mton CO2e dan 398 Mton CO2e dengan bantuan pendanaan internasional. Oleh karena itu, gelaran COP26 merupakan momentum Indonesia untuk menjadi negara destinasi green investment.
“Perubahan iklim sangat berdampak kepada seluruh masyarakat dunia sehingga perlu dilakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun pada prinsipnya transisi yang dilakukan haruslah transisi yang just dan affordable,” ujar Masyita pada Selasa (2/11/2021).
Masyita menilai bahwa negara-negara maju harus mewujudkan janji mereka dalam Long-term Finance (LTF) untuk memobilisasi setidaknya US$100 miliar dalam pendanaan iklim per tahun pada 2020 kepada negara berkembang dan kurang berkembang, dalam transisi dan mencapai target iklim mereka. LTF merupakan janji negara-negara maju yang tertuang dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Dalam menghindari perubahan iklim, Indonesia telah melakukan berbagai upaya di antaranya menginisiasi sistem penganggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama 2016–2019, rata-rata realisasi belanja untuk perubahan iklim sebesar Rp86,7 triliun per tahun dan rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim di APBN mencapai 4,1 persen per tahun.
