Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan tidak hanya menyiapkan program bagi pekerja formal seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), tetapi juga bagi pekerja informal. Untuk pekerja informal terdapat dua program yakni Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengatakan Kemnaker memiliki komitmen serta perhatian tinggi terhadap penanganan dan perlindungan tenaga kerja pada sektor formal dan sektor informal pada masa pandemi Covid-19.
“Tak hanya program-program yang diperuntukkan bagi pekerja formal seperti BSU, ada juga kebijakan yang difokuskan bagi tenaga kerja informal yang terdampak pandemi Covid-19 seperti Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/12/2021).
Aris menegaskan hal itu pada kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan data BPS, sebanyak 66,13 persen masyarakat Maluku Utara bekerja di sektor informal dan sisanya 33,87 persen bekerja di sektor formal dari angkatan kerja sebesar 552.680 orang di tahun 2020.
Aris menuturkan faktanya memang secara nasional dan di Maluku Utara, jumlah pekerja informal mendominasi hampir 66 persen.
“Pasti ini menjadi salah satu poin penting karena para pekerja sektor informal memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi perlindungan maupun kesejahteraan," kata Aris.
Terkait perlindungan terhadap tenaga kerja informal, Aris menjelaskan self defence capacity menjadi krusial dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui pelatihan-pelatihan kompetensi dan produktivitas.
Program-program tenaga kerja mandiri dan padat karya juga dilakukan dalam rangka melindungi mereka untuk meningkatkan kompetensi sekaligus produktivitas kerja mereka, sehingga otomatis dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas juga akan meningkatkan perlindungan pekerja informal.
Ketua Tim Rombongan Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengatakan menyiapkan tenaga kerja terampil dan kompeten sangat penting. Dukungan pemerintah pusat dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara sangat diperlukan untuk pengembangan dan perluasan BLK Ternate di Sofifi dengan luas tanah 5 hektare (ha).
Perluasan BLK tersebut menjadi bagian penting mengingat kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara.
Kepala BLK Ternate, Abdul Azis, menambahkan, ke depan pelatihan peningkatan SDM kompeten dan terampil perlu didukung dengan perluasan dan pengembangan BLK Ternate di Sofifi.
Untuk mempersiapkan SDM-SDM kompeten dilakukan pembangunan BLK Sofifi dengan prioritas kejuruan Alat Berat, Las, dan Listrik. Di mana ketiga pelatihan tersebut akan mencetak tenaga kerja siap pakai khususnya di sektor pertambangan yang sangat dibutuhkan saat ini.
“Kami berharap pembangunan BLK Sofifi ini akan segera rampung dan beroperasi pada tahun 2022. BLK Ternate sendiri pada tahun 2021 telah melakukan pelatihan kepada sekitar 1.720 orang dan uji kompetensi sebanyak 1.332 orang,” kata Abdul Azis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
