Bisnis.com, JAKARTA – Supply Chain Indonesia (SCI) meminta Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menentukan posisinya sebagai inisiator apabila ingin memberikan perubahan signifikan terhadap pergerakan ekonomi nasional.
Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto mengatakan, pembentukan Badan tersebut merupakan terobosan yang baik karena Kadin merupakan lembaga yang berisikan para pelaku usaha dan asosiasi di segala sektor.
Dengan begitu, inisiasi pembentukan badan logistik bisa menjadi tindak lanjut dan pendalaman dari sektor logistik yang sebelumnya sudah ada di Kadin.
Setelah merangkul banyak asosiasi yang masuk ke dalam Kadin, dia berpendapat, Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin juga harus menentukan rencana dan arah strategisnya.
Hal itu terkait dengan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah atau sebagai inisiator. Menurutnya, jika hanya mengambil posisi sebagai mitra, berarti badan tersebut hanya menjalankan kebijakan pemerintah.
Setelah itu, barulah kebijakan dari pemerintah nantinya diterjemahkan ke dalam logistik Kadin dan diimplementasikan.
Sebaliknya, apabila menjadi inisiator, maka Badan itu bisa membuat program sendiri yang dapat diterima oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah juga dapat memfasilitasi dari sisi digitalisasi dan infrastrukturnya.
Kedua posisi tersebut tentunya berbeda. Oleh karena itu, dia mengharapkan Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin bisa menjadi inisiator, karena merupakan kumpulan sejumlah asosiasi yang semestinya memiliki konsep dan usulan tajam, baik dari sisi strategis nasional maupun operasional.
“Saya menyarankan Badan ini tak lagi menjadi mitra, tetapi lebih kepada inisiator, sekaligus mitranya pemerintah dalam hal regulasi. Mengenai perbaikan dalam logistik, asosiasi di bawah Kadin ini mampu melakukan terobosan untuk perbaikan di dunia logistik,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).
Terkait dengan fokus digitalisasi yang diusung oleh Badan tersebut, kata dia, Kadin pun harus mampu mengemasnya secara nasional dan mengarahkan pembentukan platform yang pada akhirnya bermuara untuk meningkatkan global positioning index dan logistic performance index.
Pengemasan digitalisasi itu pun harus dipertimbangkan dengan matang, karena saat ini dari sisi Kementerian Keuangan juga sudah mengembangkan National logistic Ecosystem (NLE) dan penyempurnaan segala perizinan. Bahkan, di sejumlah pelabuhan seperti Tanjung Priok juga sudah mengembangkannya.
“Sekali lagi, intinya kalau hanya sebagai mitra rasanya kurang, karena asosiasi ini sangat kuat dan justru bisa mendorong agar pemerintah melakukan apa. Kalau mitra enggak punya bargaining position yang kuat, padahal di dalamnya kuat. Sebagai inisiator memberikan terobosan besar untuk ekonomi Indonesia,” tekannya.
Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan mengatakan, lembaga di bawah Kadin itu harus dapat membuktikan bahwa fungsi dan kebermanfaatan sistem logistic, serta prinsip distribusi dapat tersampaikan, terutama pada saat krisis kesehatan dan pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Dia menargetkan, Badan Logistik dan Rantai Pasok harus mampu menjadi pengendali dari sistem pasar, baik yang berkaitan dengan permintaan pasar maupun penciptaan pasar, serta lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan distribusi.
“Kita semua para pemangku kepentingan di bidang logistik dan rantai pasok memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat Badan ini agar tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).
Dia juga menyampaikan, pembentukan Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin bukanlah sekadar sebuah Badan di bawah organisasi prestisius seperti Kadin, tetapi Badan itu merefleksikan komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan, serta kontinuitas ekosistem logistik dan rantai pasok nasional.
Oleh karena itu, lanjutnya, volatility in certainties akan menjadi tolok ukur kesiapan Badan Logistik dan Rantai Pasok.
“Di tengah wabah global yang masih berlangsung, kami harus memantapkan kerja sama dan memanfaatkan Badan Logistik dan Rantai Pasok ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Terlebih, pada 2021 seluruh negara di dunia kembali menegaskan komitmen dan meningkatkan perhatiannya untuk mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh sejumlah kepala negara dalam Pertemuan G20 di Roma akhir Oktober 2021, dan pada Agenda COP26 UNFCCC di Glasgow yang baru saja berakhir pada 12 November 2021.
Tak hanya membahas isu ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menyentuh pentingnya kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global.
