Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membeberkan masih banyak daerah yang belum dilibatkan dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas). Hal itu dikarenakan masih terdapat kontraktor yang sulit bekerja sama dengan perusahaan daerah.
Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (Adpmet) mengatakan, sampai dengan saat ini baru dua daerah yang telah berhasil berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja migas, yakni Jawa Barat dan Kalimantan Timur.
Dia menuturkan, untuk mendapatkan hak partisipasi atau participating interest (PI) tidak semudah seperti yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Menurutnya, diperlukan lobi-lobi khusus yang dilakukan daerah bersama dengan kontraktor.
“Dimana-mana orang bagi-bagi keuntungan pasti susah, jadi nature-nya begitu. Itulah kenapa keberhasilan Jawa Barat dan Kalimantan Timur, karena lobi insentif. Seharusnya tidak serumit dan tidak semelelahkan itu. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan organisasi ini,” katanya dalam webinar Northern Sumatra Forum, Kamis (25/11/2021).
Ridwan Kamil menambahkan, hambatan yang kerap kali ditemukan daerah-daerah penghasil migas untuk mendapatkan PI 10 persen adalah data lifting yang tidak transparan dari kontraktor.
Untuk itu, diperlukan adanya kerja sama dengan pemerintah pusat agar regulasi yang diberikan bisa menjadi lebih mudah dan memberikan transparansi dari potensi yang dihasilkan dari suatu wilayah kerja migas.
Baca Juga
Dalam organisasi Adpmet, lanjut Ridwan Kamil, diharapkan dapat menjadi wadah daerah penghasil migas untuk bisa mendapatkan hak PI 10 persen dengan proses birokrasi yang lebih ringkas.
“Oleh karena itu kami menawarkan organisasi kami untuk memberikan lobi-lobi pemerintah pusat agar lebih memudahkan,” jelasnya.
Dia menjelaskan, sebagai daerah yang sudah berhasil mendapatkan PI 10 persen, Jawa Barat telah merasakan manfaat langsung yang ditimbulkan, baik secara pendapatan maupun multiplier effect.
Ridwan Kamil memaparkan, Jawa Barat telah berhasil mengantongi pendapatan usaha melalui badan usaha milik daerah PT Migas Hulu Jabar yang mengelola PI 10 persen di Blok ONWJ sebesar Rp232 miliar sepanjang 2017–2018.
Dari hasil itu, BUMD tersebut bisa mengembangkan bisnisnya untuk mendapatkan pemasukan dari kegiatan non-PI 10 persen pada 2019. Pada periode itu, BUMD tersebut telah bisa menghasilkan 16 persen pendapatannya dari bisnis non-PI 10 persen atas total pendapatan Rp172 miliar.
Pada periode berikutnya, BUMD tersebut mengantongi pendapat Rp249 miliar yang 24 persen di antaranya dihasilkan dari bisnis non-PI 10 persen.
Selama pengelolaan PI 10 persen di Blok ONWJ, BUMD itu juga telah mencatatkan laba Rp466,08 miliar dan berkontribusi terhadap PAD Jawa Barat sebesar Rp121,56 miliar.
“Daerah diberi kesempatan berpartisipasi untuk industri padat modal, sehingga bisa memberikan multiplier effect di level migas. Pemerintah daerah akhirnya bisa mendapatkan pendapatan jika BUMD menyetor dividen, apalagi di masa sulit Covid-19, sehingga pendapatan tidak hanya pajak,” jelasnya.
