Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) meminta pemerintah membuat kebijakan tambahan untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik agar bisa diterima oleh masyarakat secara luas.
Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN, mengatakan bahwa pihaknya optimistis mobil listrik akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, sehingga perlu kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional.
“Kami berterima kasih bahwa pajak PPnBM mobil listrik sudah dihapus, tetapi ada dua pajak lain, yakni PPN dan PPH yang dinikmati mobil fosil yang saat ini belum dimiliki mobil listrik,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (21/11/2021).
Bagi PLN, kata dia, transisi sektor otomotif ke energi listrik bukan hanya meningkatkan demand listrik di saat kondisi suplai listrik mengalami surplus saja. Mobil listrik juga terbukti lebih unggul dibandingkan dengan mobil konvensional untuk dapat menuju Indonesia yang lebih hijau dan cerah di masa depan.
Dia menjelaskan, emisi karbon mobil listrik hanya 50 persen dibandingkan dengan mobil konvensional, meskipun listriknya berasal dari PLTU. Selain itu, sumber energi untuk mobil listrik juga diperoleh bukan dari produk impor, sehingga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di samping itu, uji jalan mobil listrik yang dilakukan langsung oleh jajaran direksi PLN beberapa waktu lalu juga membuktikan penghematan yang bisa didapat masyarakat dengan menggunakan mobil listrik.
Baca Juga
Pada uji jalan tersebut, pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 saja untuk menempuh jarak 72 kilometer. Jika dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), untuk jarak tempuh yang sama, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp60.000, dengan asumsi harga BBM Rp9.000 per liter.
Dengan menggunakan mobil listrik, pemerintah bisa mengurangi beban current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah. Terlebih, saat ini PLN memiliki cadangan daya atau reserve margin mencapai 35 persen.
“Dengan reserve margin yang begitu tinggi, mobil listrik mungkin bisa membantu dari sisi current account deficit,” ucapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong sektor transportasi untuk berpindah dari kendaraan berbasis fosil menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Airlangga mengaku, mobil listrik yang memiliki harga jual lebih tinggi 30 persen dari harga mobil konvensional menjadi tantangan tersendiri.
“Memang dari sisi harga, EV [Electric Vehicle] memang lebih mahal 30–40 persen dibandingkan dengan mobil ICE [Internal Combustion Engine],” ucapnya.
Di sisi lain, lanjut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga mendorong agar kendaraan yang beredar di Indonesia sebisa mungkin harus ramah lingkungan atau memiliki emisi rendah.
Selain KBLBB, pemerintah juga masih melihat perkembangan teknologi kendaraan berbasis energi hidrogen.
“Sehingga teknologi itu bukan sesuatu yang statis, karena ke depan teknologi akan terus berkembang,” katanya.
