Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, Janji Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen Meleset Terus

Pertumbuhan ekonomi nasional sejak awal era kepemimpinan Jokowi atau 2014 konsisten menurun, menurut ekonom senior Faisal Basri.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 24 Oktober 2021  |  13:19 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8 - 2021). Poll
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8 - 2021). Poll

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Faisal Basri, menilai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana janjinya kampanye yang menargetkan pertumbuhan 7 persen.

Pertumbuhan ekonomi nasional sejak awal era kepemimpinan Jokowi atau 2014 bahkan disebutnya konsisten menurun. Dia menilai pertumbuhan ekonomi nasional pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih jauh lebih baik lantaran sempat berhasil mencapai angka 6 persen.

“Lima tahun [periode] kedua itu saya perkirakan [pertumbuhannya] cuma 4,5 persen. Jadi, bakal turun terus sampai 2024, konsisten menurun. Jadi gagal mengangkat sesuai dengan janji kampanye,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (20/10/2021).

Selain itu, Faisal beranggapan bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah masih mementingkan sisi kuantitas. Padahal, yang dibutuhkan kini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Seharusnya pemerintah lebih mementingkan sisi kualitas dari pemulihan ekonomi ketimbang angka yang bersifat kuantitas.

Faisal menyebut proses pemulihan ekonomi nasional yang terjadi saat ini tidak merata. Sebabnya, sebagian masyarakat ada yang mengalami perbaikan ekonomi yang cepat dan sebagian lagi makin terpuruk.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin perlu mengevaluasi sejumlah kebijakan yang kontroversial atau menimbulkan polemik di masyarakat.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Kebijakan [pemerintah] pusat dan daerah ini sering tidak sinkron satu sama lain. Ini juga perlu diperhatikan untuk 3 tahun ke depan. Demikian halnya dengan kebijakan antarlembaga, jangan sampai ada ego sektoral yang mana masing-masing lembaga mau menang sendiri,” katanya kepada Bisnis, Jumat (22/10/2021).

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Pertumbuhan Ekonomi faisal basri
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top