Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan empat fokus utama pengusaha jelang the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26).
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan pengusaha berperan penting memberikan masukan kepada pemerintah menjelang negosiasi COP26 di Glasgow, Skotlandia 31 Oktober - 12 November 2021.
Kadin menyiapkan sejumlah fokus sebagai masukan kepada Negara. Pertama, berkaitan dengan deforestasi dan mitigas bencana. Pengusaha mengharapkan strategi bersama dalam menekan emisi gas rumah kaca.
“Seperti diketahui itu pencapaiannya [upaya netral karbon] adalah 29 persen sudah commitment dari Indonesia dan 40 persen dari bantuan [dunia]. pertama adalah dari aspek land use-nya,” katanya akhir pekan lalu.
Kedua, mengenai transisi energi. Aspek ini dinilai sangat penting agar pengusaha dapat berkontribusi dalam mencapai target rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021 - 2030.
Dalam transisi energi ini pula, pemerintah membidik capaian bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025. Saat ini bauran EBT masih berkisar pada angka 11 persen dari total sumber energi dalam negeri.
“Ini kita harus mempersiapkan dan ini juga dari segi transisi yang lebih ke coal, fosil fuel, yang lebih baik kita masuk ke EBT,” terangnya.
Kadin mengajak para pengusaha mengikuti perkembangan terkait transisi energi ini demi mencapai net zero emission 2060.
Ketiga, berkaitan dengan energi dari sampah. Shinta menyebut ada beberapa teknologi baru terkait dengan waste energy. Kadin turut membentuk kelompok kerja agar dunia usaha dapat menjajaki hal ini.
Keempat, Kadin mendorong pemerintah untuk mengedepankan perdagangan karbon atau carbon trade. Pada tahap awal, pihaknya menyebut perlu adanya kesadaran bersama untuk menekan karbon.
“Kita mau belajar dari best practises negara lain gitu, apa yang mau mereka lakukan. Jadi kita bersama-sama ini semua melakukan ini kolaborasi,” tuturnya.
Deputy President Director PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebutkan pemerintah telah menetapkan RUPTL lebih hijau dengan mengedepankan energi terbarukan sebesar 51 persen hingga 2030. Capaian ini juga memerlukan investasi tidak kurang US$35 miliar atau setara Rp490 triliun.
“Ini dibutuhkan inovasi di mana ke depan harapannya cost dari energi terbarukan ini akan semakin turun,” katanya.
Perseroan juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak swasta baik dari sisi teknis, inovasi maupun investasi. Sebab itu diperlukan adanya iklim kondusif untuk berinvestasi. Dalam janga panjang, pemerintah membidik target pemasangan kapasitas listrik hingga 250 pada 2060. Namun hal ini memerlukan investasi besar hingga US$600 miliar.
“PLN tidak bisa melakukan ini sendiri, namun melalui kolaborasi. Dan kita membutuhkan inovasi,” sebutnya.
