Bisnis.com, JAKARTA – Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menilai pasar properti di kawasan Jabodetabek akan tetap diminati investor meskipun ada rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Head of Research JLL Yunus Karim mengatakan bahwa industri saat ini masih dalam tahap wait and see terkait rencana pemindahan ibu kota. Pasalnya, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur rencananya akan dimulai secara bertahap pada 2024.
“Jadi masih wait and see sampai nanti waktunya tiba di 2024, saat mulai pemindahan ibu kota. Dengan demikian, sampai nanti waktunya tiba baru kita akan melihat bagaimana pemindahan IKN tersebut berpengaruh terhadap harga properti dan tanah, baik di Jakarta maupun Kalimantan Timur,” ujar dalam konferensi pers virtual, Selasa (19/10/2021).
Dia menuturkan properti di Jakarta dan sekitarnya masih akan tetap diminati investor, karena wilayah tersebut tetap akan menjadi pusat bisnis, meskipun IKN pindah ke Kalimantan Timur.
“Untuk optimisme pasar properti di kawasan Jabodetabek jika dikaitkan pemindahan IKN, dari rencana yang kami dengar memang awalnya difokuskan untuk sektor pemerintahan terlebih dahulu, sehingga kami melihat Jabodetabek saat ini masih menjadi target utama investor yang ingin melakukan investasi,” katanya.
Status Jakarta sebagai pusat bisnis, kata dia, akan tetap menjaga pasar properti di wilayah itu, khususnya untuk hunian dan pergudangan.
Baca Juga
Apalagi, hingga kini masih banyak produk hunian dan pergudangan di Jabodetabek yang mendapat respons cukup baik dari pasar.
Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan membuat harga properti di Jabodetabek dan Banten turun drastis, karena tetap menjadi pusat bisnis.
“Pembentukan IKN akan membuat pusat pertumbuhan baru, tetapi tidak langsung akan membuat Jabodebek menurun,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyarankan agar pemerintah segera mengamankan harga lahan di kawasan IKN baru dan sekitarnya agar bisa menyediakan zona perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.
Untuk itu, pemerintah harus menguasai sebagian besar lahan kawasan IKN untuk menjamin rencana yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik.
Selain itu, langkah tersebut juga bisa membuat perencanaan dan penataan IKN baru lebih bagus dan tertata.
“Harusnya harga tanah bisa dipatok untuk zona rumah rakyat, sehingga masalah perumahan bisa teratasi, sedangkan yang lain bisa dikerjasamakan dengan pengembang,” tutur Ali.
