Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pemimpin organisasi mendorong deklarasi darurat iklim saat di 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober–12 November 2021.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan bahwa Indonesia terlambat 10 tahun dari target Paris Agreement dengan mematok target 2060 karbon netral. Hal itu disinyalir sebagai bentuk kurang ambisiusnya pemerintah dalam menyikapi krisis iklim.
Padahal menurutnya, persoalan penurunan emisi gas rumah kaca seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebuah kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon.
“Berdasarkan kajian kami berjudul Deep decarbonization of Indonesia’s energy system, dekarbonisasi mendalam pada sistem energi di 2050 justru membawa manfaat ekonomi yang lebih besar,” katanya saat webinar Menuju COP 26: Perubahan iklim dan peran publik untuk melestarikan bumi, Selasa (19/10/2021).
Dia menuturkan, transisi energi akan menciptakan peluang industri baru, serta menyerap tenaga kerja lebih besar. Selain itu, harga energi Indonesia akan lebih terjangkau dari pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang lebih murah, serta udara yang lebih bersih.
Menurutnya, ambisi iklim yang selaras dengan Perjanjian Paris akan mengurangi ancaman bencana hidrometeorologi sebagai konsekuensi dari meningkatnya suhu bumi melebih 1,5 derajat celcius.
Baca Juga
Melissa Kowara, Aktivis Extinction Rebellion Indonesia mengindikasikan rendahnya tingkat keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.
“Belum ada sikap tegas dari tingkat tertinggi negara yang mengatakan bahwa kita ada di suatu krisis. [Belum ada deklarasi yang mengatakan] Kita akan melakukan segala suatu cara yang bisa dilakukan, baik swasta, sipil, dan pemerintah untuk menanggulangi masalah yang menyangkut nyawa, hingga kelangsungan hidup kita semua,” katanya.
Selain itu, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Muhammad Ali Yusuf mengatakan bahwa diskursus keagamaan di Indonesia sendiri masih jauh dari isu ekologis atau perubahan iklim.
“Kalaupun sudah ada, belum masuk isu prioritas utama. Untuk itu, literasi perubahan iklim juga perlu untuk tokoh-tokoh agama, sebab kehidupan keagamaan tidak mungkin bisa berlanjut bila terjadi krisis iklim,” jelasnya.
Setali tiga uang, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jimmy Sormin mendorong agar para tokoh agama perlu memainkan perannya dalam meningkatkan pemahaman umat terhadap persoalan iklim dengan membahasakan sesuai konteks lokal.
“Di daerah, dampak perubahan iklim seperti munculnya hama baru, gagal panen, dirasakan oleh masyarakat, namun mereka tidak memahaminya. Perlu membumikan hal tersebut sesuai dengan perspektif mereka [masyarakat setempat],” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
