Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan manfaat program jaminan hari tua atau JHT yang diatur dalam Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, masih tetap berlaku.
Adapun manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bakal diimplementasikan pada 2022.
“Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagkerjaan masih dihadapkan pada dampak pandemi Covid-19,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri melalui keterangan resmi, Selasa (5/10/2021).
Putri mengatakan JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang yang menjadi jaring pengaman pekerja atau buruh ketika memasuki masa pensiun, pekerja tidak bisa bekerja kembali karena cacat total tetap sebelum pensiun, atau meninggal dunia.
Sebaliknya, jaring pengaman yang bersifat jangka pendek, dalam hal ini berhenti bekerja sudah tersedia pada program JKP.
Permenaker 19/2015 mengamanatkan manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan. Adanya manfaat JKP ditujukan untuk memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang berhenti bekerja. Alhasil, manfaat JHT yang diterima pekerja di masa pensiun nanti menjadi lebih besar.
Putri menambahkan peserta yang ingin mengambil manfaat JHT sebelum pensiun, dimungkinkan jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun dan manfaat yg diambil pun maksimal 30 persen dari jumlah JHT yang bersangkutan.
"Oleh sebab itu, saat ini kami sedang mengkaji manfaat JHT untuk dikembalikan kepada filosofi dan sesuai amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [SJSN]. Hal ini juga sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh," kata dia.
Lebih dari itu, program JHT juga memiliki manfaat tambahan lainnya atau sering disebut manfaat layanan tambahan atau MLT. Manfaat layanan tambahan itu dikhususkan untuk membantu perumahan bagi pekerja atau buruh. Manfaat tambahan berupaya untuk mengatasi masalah backlog perumahan bagi pekerja atau buruh tersebut.
"Pemerintah terus berupaya agar seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan benar-benar memberi manfaat bagi pesertanya. Kami terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi dalam mengembangkan manfaat, pelayanan, maupun cakupan kepesertaan,” kata dia.
