Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Soal Denda Administrasi Pajak, Kadin Usul Alternatif

Saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai upaya reformasi perpajakan.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 28 September 2021  |  15:09 WIB
Soal Denda Administrasi Pajak, Kadin Usul Alternatif
Kantor Ditjen Pajak. - Ilustrasi/Bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan adanya alternatif mekanisme pembayaran sanksi administratif dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut diketahui tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR sebagai upaya reformasi perpajakan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan pemerintah hendaknya merancang mekanisme tertentu yang lebih memudahkan pengusaha mengingat situasi ekonomi yang belum stabil.

"Katakanlah nanti bisa bertahap, ada pembayaran di depan, kalau menjadi 10 persen, cicilan tiga tahun dan sebagainya," kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (28/9/2021).

Sebelumnya, pemerintah mematok sanksi administrasi bagi peserta tax amnesty yang hartanya belum diungkap sebesar 15 persen. Adapun bagi peserta tax amnesty yang belum mengungkap harta tapi bersedia berinvestasi di surat berharga negara (SBN) tarifnya dipatok 12,5 persen. Wajib pajak yang belum mengungkap harta dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Sementara itu, fraksi di DPR mengusulkan besaran tarif sanksi administrasi lebih rendah. Misalnya, Fraksi Partai Golkar mengusulkan tarif 6 persen.

Menurut Bobby, mekanisme pembayaran yang memudahkan akan mendorong partisipasi yang tinggi oleh pengusaha. "Jangan sampai partisipasinya sedikit. Yang penting, pengusaha ini menjadi lapor, sehingga kalau angkanya sekali sudah masuk, ada komitmen ke depan yang bisa dipegang," lanjutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, target penerimaan pajak pada APBN tahun ini mencapai Rp1.229,6 triliun. Pada Juli lalu, Kementerian Keuangan merilis outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun yaitu senilai Rp1.176,3 triliun.

Sementara pada RAPBN 2022, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI baru saja menyepakati target penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp1.510 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak kadin
Editor : Muhammad Khadafi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top