Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini yang Bisa Dilakukan untuk Tekan Emisi di PLTU

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan bahwa ada dua kebijakan yang bisa dijalankan untuk menekan emisi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara agar bisa memenuhi komitmen Kesepakatan Paris.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 23 September 2021  |  07:55 WIB
Wisatawan menaiki perahu yang akan membawa ke lokasi snorkling/diving di Pantai Binor dekat Kompleks PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/3/2019). PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menargetkan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 kembali meraih PROPER Emas untuk ketiga kalinya pada tahun 2019. - ANTARA/Widodo S Jusuf
Wisatawan menaiki perahu yang akan membawa ke lokasi snorkling/diving di Pantai Binor dekat Kompleks PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/3/2019). PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menargetkan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 kembali meraih PROPER Emas untuk ketiga kalinya pada tahun 2019. - ANTARA/Widodo S Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan bahwa ada dua kebijakan yang bisa dijalankan untuk menekan emisi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara agar bisa memenuhi komitmen Kesepakatan Paris.

Deon Arinaldo, Manager Program Transformasi Energi IESR, mengatakan bahwa dua langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan emisi di PLTU adalah moratorium dan memensiunkan atau retirement pembangkit listrik jenis itu dari umur pakai 30 tahun dipersingkat menjadi 20 tahun.

Dia mengemukakan, diperlukan peta jalan yang optimal untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga bisa menekan biaya dan dampak yang timbul. Hal tersebut dapat bersandar pada data dan analisis mendalam yang dilakukan untuk setiap unit PLTU di Indonesia.

“Yang perlu dianalisis adalah umur PLTU, karena terkait kontrak, efisiensi, emisi, dan biaya operasi dibandingkan dengan biaya untuk memensiunkan PLTU. Kesiapan perencanaan sistem ketenagalistrikan, dan aspek non-teknis, seperti lapangan pekerjaan, polusi, dan kemampuan SDM,” katanya, saat webinar Rabu (22/9/2021).

Dalam menyusun peta jalan untuk memensiunkan PLTU, kata dia, ada banyak strategi yang bisa dipertimbangkan, di antaranya melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan peralihan tujuan, serta memodifikasi PLTU.

“Saat ini, secara ekonomi pembangkit energi terbarukan jauh lebih murah dibandingkan dengan PLTU. Bila kebijakan ini tidak segera dilakukan, PLN diproyeksikan menjadi perusahaan dengan aset terbesar kedua yang punya kemungkinan stranded asset sampai US$15 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Keunggulan PT PLN (Persero) Herry Nugraha mengatakan bahwa pihaknya merespons persoalan PLTU melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan menyiapkan peta jalan dekarbonisasi dengan melakukan berbagai kajian, serta menganalisis data PLTU di Indonesia.

“Kami secara rutin mencatat berapa kapasitas, kapan PLTU  retirement, performa dari tiap-tiap PLTU, keandalan, produksi CO2 dari masing-masing unit, dihitung setiap tahunnya untuk menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pltu emisi karbon
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top