Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Panjaitan meminta seluruh BUMN yang terlibat dalam proyek strategis nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera menyelesaikan persoalan yang ada.
"Semua BUMN terkait terutama KAI diminta fokus menyelesaikan persoalan KCIC. Diharapkan semua yang dari awal ikut terlibat di proyek ini terutama saat menegosiasikan struktur proyek, feasibility study, pendanaan, dan aspek legalitas tetap fokus pada solusi," ujar Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam pesan singkat kepada Bisnis.com, Kamis (2/9/2021).
Jodi menyebut, Luhut beserta tim telah mendorong PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku kontraktor untuk melakukan sejumlah efisiensi terkait permasalahan biaya pembangunan kereta cepat yang semula US$5,573 miliar, kini membengkak menjadi US$7,97 miliar ekuivalen Rp113,56 triliun.
"Pak Menko dan tim memang sejak diminta mulai ikut membenahi KCIC di November 2019 terus mendorong efisiensi-efisiensi. Pemerintah telah meminta KCIC untuk melakukan efisiensi-efisiensi yang bisa dilakukan agar biaya pembangunan bisa dihemat," tambah Jodi.
Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, kemarin (1/9/2021), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengatakan manajemen PT KCIC telah melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, hingga efisiensi pengelolaan TPOD dan pengelolaan stasiun untuk menekan membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Alhamdulillah biaya proyek bisa ditekan menjadi US$ 8 miliar. Kalau dikurangi dengan budget awal US$ 6,07 miliar, maka tambahan cost overrun menjadi US$ 1,9 miliar dengan komposisi EPC dan non-EPC masih 80 banding 20 persen," ungkap Salusra.
Baca Juga
Dia menuturkan, budget awal proyek sepur kilat itu sebenarnya adalah US$ 6,07 miliar. Rinciannya, sekitar US$ 4,8 miliar adalah biaya konstruksi atau EPC. Sementara itu, US$ 1,3 miliar adalah biaya non-EPC.
Namun setelah dihitung pada November 2020, biaya tersebut ternyata membesar menjadi US$ 8,6 miliar. Selanjutnya, berdasarkan kajian yang melibatkan konsultan, biaya proyek itu kembali naik lantaran adanya perubahan biaya dan harga, serta adanya penundaan pembebasan lahan.
"Perkiraan dari konsultan PSBI berada di dalam skenario low and high. Skenario rendah di US$ 9,9 miliar dan tinggi di US$ 11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar US$ 3,8 miliar hingga US$ 4,9 miliar," imbuhnya.
Oleh karenanya dia menyebut manajemen PT KCIC yang dibantu konsultan kemudian melakukan efisiensi sehingga bisa menekan pembengkakan biaya tersebut sehingga estimasi cost overrun menjadi US$ 1,9 miliar.
Dari besaran tersebut, lanjutnya, porsi yang perlu ditanggung Indonesia diperkirakan sebesar Rp4,1 triliun dan diusulkan dipenuhi dengan PMN dari pemerintah.
