Bisnis.com, JAKARTA – Fokus pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang menyasar rumah tangga dan industri dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh segelintir konsumen dan tidak menjadi solusi terhadap pemerataan akses energi di Tanah Air.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan bahwa pihaknya menyarankan pengembangan PLTS atap difokuskan di daerah yang pasokan listriknya tidak oversupply.
Dengan begitu, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) tersebut bisa memenuhi pemerataan akses energi, khususnya listrik di seluruh Indonesia.
“Dengan revisi ekspor 1:1, akan menguntungkan sejengkal konsumen yang saya sebut sebagai konsumen semu, karena dia sebagai konsumen listrik, tapi di sisi lain dia produksi listrik. Ini jadi konsumen, tapi ada hitung-hitungan transaksi,” katanya, Rabu (1/9/2021).
Tulus menuturkan, pengembangan EBT merupakan sebuah keniscayaan, karena telah dituangkan ke dalam Rencana Usaha Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL). Akan tetapi, implementasinya tetap harus dilakukan dengan hitung-hitungan yang cermat.
Apalagi, saat ini PLN sedang mengalami surplus cadangan listrik akibat kebijakan pemerintah terkait pembangunan pembangkit 35.000 megawatt (MW) tanpa memikirkan serapan pasokan listriknya.
Menurut Tulus, revisi Permen PLTS atap yang tinggal menunggu persetujuan Presiden justru dikhawatirkan membuat pasokan listrik PLN semakin tidak terserap.
Dia menjelaskan, jika memang pengembangan PLTS atap dilakukan untuk mendorong perubahan gaya hidup, sebaiknya kebijakan tersebut difokuskan di daerah dengan pasokan listrik yang tidak berlebih.
“Kalau sekarang yang dihantam di Jawa, daerah dengan surplus listrik. Ini juga sebelumnya buah kebijakan pemerintah mendorong proyek 35.000 MW, tapi tidak banyak menyerap,” jelasnya.
Tulus menilai, kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini juga saling tumpang tindih dan tidak dilakukan secara holistik.
“PLN adalah perusahaan milik negara, dan yang buat kebijakan juga pemerintah. Harusnya tidak ada kebijakan yang tidak mematikan,” tambahnya.
Meski begitu, kata dia, YLKI tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengkampanyekan penggunaan EBT melalui PLTS Atap.
