Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog melaporkan bahwa nasib stok beras lama, sisa impor pada 2018 dan pengadaan dalam negeri 2019, masih belum diputuskan. Perusahaan harus menanggung kerugian besar karena harus mengelola beras yang semakin turun kualitasnya.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengemukakan utang pemerintah kepada perusahaan setidaknya mencapai Rp4 triliun. Utang ini timbul karena Perum Bulog melaksanakan tugas pengelolaan cadangan pangan pemerintah dengan mengandalkan pinjaman komersial.
Budi mengatakan potensi beban utang Bulog juga bisa bertambah dengan masalah pada beras stok lama yang tak kunjung diselesaikan. Perusahaan tercatat mengimpor 1,78 juta ton beras pada 2018 dan hasil pengadaan luar negeri tersebut masih tersisa.
“Ini sudah rapat 3 kali rakortas [rapat koordinasi terbatas], tetapi tidak putus-putus juga karena ini bukan tanggung jawab pure Bulog. Status beras ini adalah CBP dan penugasan adalah dari pemerintah. Kita impor juga karena penugasan pemerintah untuk CBP. Namun setelah itu tidak digunakan,” kata Budi dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (30/8/2021).
Budi menjelaskan bahwa pemerintah bahkan belum melunasi biaya kerugian dari beras turun mutu disposal sebesar 20.000 ton pada 2019 dengan nilai Rp173 miliar. Adapun utang Rp4 triliun tersebut mencakup pembayaran pemerintah untuk beras bencana alam dan bantuan PPKM, serta pengadaan gula untuk cadangan stabilitas harga pangan (CSHP).
“Sampai sekarang utang negara dengan Bulog itu hampir Rp4 triliun belum dibayar. Sedangkan ini bunganya komersil, jadi bunga berjalan. Ini termasuk beras yang kita beli, itu sudah menahun [usianya] perawatannya mahal. Karena itu kita rawat dengan biaya tinggi sedangkan kualitasnya pasti turun. Kita jual tidak mungkin harga mahal,” ujarnya.
Baca Juga
Data terakhir yang dirilis Bulog pada Maret 2021 menunjukkan bahwa stok beras sisa pengadaan luar negeri 2018 mencapai 275.811 ton, sekitar 106.642 ton di antaranya telah mengalami penurunan mutu.
Budi mengatakan besarnya sisa beras impor yang masih disimpan Bulog dipicu oleh terbatasnya kanal penyaluran CBP. Sejauh ini, CBP hanya bisa disalurkan untuk operasi pasar, bantuan bencana alam, dan penugasan khusus pemerintah seperti bantuan sosial. Bulog sendiri tak lagi diberi tugas menyalurkan beras untuk penduduk miskin sejak sekam bantuan pangan berubah program Kartu Sembako.
Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan nasib beras stok lama tergantung pada Perum Bulog. Dia enggan berkomentar lebih jauh karena Kementerian Perdagangan hanya mengawasi keamanan stok dan stabilitas harga komoditas tersebut.
“Semua tergantung Perum Bulog. Kewenangan Kemendag hanya di ketersediaan stok dan stabilisasi harga,” kata Oke.
