Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkeu : Net Zero Emission Butuh Kerja Keras, Kebijakan, dan Pendanaan

Berbagai kebijakan di antaranya dengan penandaan alokasi APBN, instrumen perpajakan, instrumen transfer ke daerah, belanja negara, dan pembiayaan digunakan untuk mendukung pendanaan perubahan iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020) / Foto: Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa komitmen Indonesia untuk mencapai netralitas karbon atau net zero emission pada 2060 harus terus dilakukan secara konsisten. Tidak hanya melibatkan kerja keras dan kebijakan, pendanaan juga sangat dibutuhkan.

“Pendanaan yang paling besar justru nanti akan terlihat pada strategi energi dan transportasi yang tadi kontribusinya adalah 11%, namun dia akan memakan dana yang sangat besar, untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable,” katanya pada diskusi virtual, Kamis (26/8/2021).

Sri menjelaskan bahwa mengubah transportasi massa di Indonesia saat ini membutuhkan biaya investasi yang besar. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak dapat melakukannya sendiri.

Pemerintah memperbaiki pola investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja terutama untuk proyek yang mendukung upaya menangani perubahan iklim. Regulasi ini menurutnya sangat radikal dalam hal penanaman modal

“Tentu ini akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan, apakah itu green project maupun berbagai project baik untuk mitigasi maupun adaptasi,” jelasnya.

Di saat yang sama, Sri menuturkan bahwa pemerintah juga menggunakan instrumen fiskalnya untuk menarik investasi yang berhubungan dengan green project. Insentif baik itu tax holiday, tax allowance, dan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) diberikan.

Selain itu, promosi untuk energi yang dapat diperbarui dan investasi di bidang sektor pertanian juga diharapkan konsisten dengan komitmen penanganan perubahan iklim.

Instansinya pun akan terus berupaya agar akses pendanaan untuk perubahan iklim terus terjaga dan terlindungi.

Berbagai kebijakan di antaranya dengan penandaan alokasi APBN, instrumen perpajakan, instrumen transfer ke daerah, belanja negara, dan pembiayaan digunakan untuk mendukung pendanaan perubahan iklim.

“Special mission vehicle Kemenkeu seperti PT SMI dan PT PII juga membentuk blended finance dalam mewujudkan program perubahan iklim,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper