Bisnis.com, JAKARTA – Kepmenaker No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19 dinilai tidak sesuai dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Penyesuaian upah karyawan yang diakomodasi oleh keputusan tersebut tidak sejalan dengan salah satu butir ketentuan dalam UU Ciptaker.
Adapun, Pasal 88A ayat 3 UU Ciptaker berbunyi pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal upah yang disepakati lebih rendah atau bertentangan dengan aturan, kesepakatan tersebut batal dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dalam Kepmenaker No. 104/2021, diatur bahwa pengusaha yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja karena terdampak Covid-19, dapat melakukan penyesuaian didasarkan kepada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Bagi perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat melakukan kesepakatan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah. Kesepakatan itu dilakukan dengan ketentuan, tetap ada upah yang dibayarkan pada bulan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan dalam hal terjadimya penyesuaian upah, maka dalam kesepakatannya pengusaha diminta menginformasikan laporan keuangan perusahaan sehingga kerugian yang dialami diketahui secara bersama-sama.
"Ini tidak begitu sulit selama ada mens rea dari kedua sisi, baik pengusaha maupun pekerja," ujar Timboel, Minggu (15/8/2021).
Baca Juga
Hal Ini perlu dilakukan sebagai bagian dari proses dunia usaha yang dibangun berdasarkan objektivitas dalam setiap musyawarah dalam mencari kesepatakan. Dia pun menyayangkan hal tersebut tidak dibunyikan dalam Kepmenaker No. 104/2021.
Pada masa pandemi, sambungnya, perusahaan yang tidak mampu membayar upah karyawan sesuai dengan perjanjian awal harus terbuka. Untuk membuat karyawan paham dengan kondisi perusahaan, Timboel menilai perusahaan perlu membuka laporan keuangan sehingga semuanya menjadi transparan.
"Selain itu, pengawas ketenagakerjaan diharapkan bisa menjalankan tugasnya dalam memastikan hukum bisa berjalan di lapangan," kata Timboel.
