Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BPTJ Susun Strategi Kebut Realisasi JPM Dukuh Atas

BPTJ berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna atau JPM di kawasan Dukuh Atas.
Personel Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub Provinsi DKI Jakarta mengatur arus lalu lintas kendaraan yang melintasi kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (22/6/2019). Penutupan Jalan HM Thamrin sampai Dukuh Atas hingga pukul 24.00 WIB tersebut terkait pelaksanaan Car Free Night yang menjadi malam puncak HUT Ke-492 DKI Jakarta./ANTARA - Wahyu Putro
Personel Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub Provinsi DKI Jakarta mengatur arus lalu lintas kendaraan yang melintasi kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (22/6/2019). Penutupan Jalan HM Thamrin sampai Dukuh Atas hingga pukul 24.00 WIB tersebut terkait pelaksanaan Car Free Night yang menjadi malam puncak HUT Ke-492 DKI Jakarta./ANTARA - Wahyu Putro

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan akan membangun Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) di kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2022, guna mendukung operasional LRT Jabodebek.

Kepala BPTJ Polana B. Pramestri mengatakan pembangunan jembatan tersebut akan dilakukan menggunakan skema bundling dengan revitalisasi Stasiun KRL Sudirman.

"Sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan, BPTJ telah pula melakukan berbagai langkah koordinatif untuk mempercepat realisasi pembangunan JPM Dukuh Atas," katanya dalam siaran pers, Selasa (3/8/2021).

Langkah tersebut, jelas Polana, dilakukan dengan mengirim surat resmi kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung percepatan rencana pembangunan JPM Dukuh Atas mengingat Stasiun KRL Sudirman merupakan aset dibawah kewenangan mereka.

Bukan itu saja, surat senada juga telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kewenangan atas wilayah transit oriented development (TOD) Dukuh Atas secara keseluruhan.

"Selain itu BPTJ juga telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan JPM tersebut dengan melibatkan Ditjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemprov DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia [Persero] serta PT MRT Jakarta," tambah dia.

Lebih lanjut Polana menjelaskan, inisiasi penyediaan fasilitas integrasi layanan transportasi berawal dari tinjauan lapangan proyek LRT Jabodebek Lintas Pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada 29 November 2020.

Menurut Menhub, kata Polana, seluruh pemangku kepentingan terkait sepakat untuk membuat integrasi transportasi, sehingga penumpang angkutan umum termasuk dari daerah penyangga, Bodetabek bisa berpindah angkutan dengan lebih mudah dan dekat.

"Misalnya berpindah dari KRL ke LRT, MRT maupun Transjakarta," sebutnya.

Sementara itu terkait skema pembangunan, dia menuturkan bahwa skema bundling diputuskan setelah hasil kajian merekomendasikan bahwa opsi pembangunan JPM saja kurang menarik para investor.

Oleh karenanya, BPTJ dan pihak terkait lainnya memutuskan membangun JPM Dukuh Atas satu paket bundling dengan revitalisasi Stasiun KRL Sudirman. Namun dalam prosesnya pembangunan JPM akan didahulukan menyusul kemudian revitalisasi Stasiun KRL Sudirman.

"Pembangunan JPM Dukuh Atas akan sepenuhnya diupayakan menggunakan pembiayaan swasta. Adapun prosesnya akan direalisasikan oleh PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek [MITJ]," ujar Polana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmi Yati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper