Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menjadi tantangan utama bagi pemulihan ekonomi yang tidak merata, menghambat pertumbuhan ekonomi dunia, kesetaraan, keberlanjutan dan kemakmuran di dalam dan antar negara.
Hal ini disampaikannya dalam World Congress of the International Economic Association (IEA) dengan tema Equity, Sustainability and Prosperity in a Fractured World secara daring, di mana Kementerian Keuangan sebagai tuan rumah.
“Kita harus waspada karena perkembangan saat ini menunjukkan adanya peningkatan pesat di negara-negara dengan vaksinasi yang rendah akibat tingginya tingkat penularan varian Delta, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu kita semua harus bertindak cepat untuk menanganinya”, katanya, Jumat (2/7/2021).
Di Indonesia sendiri, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan masyarakat sipil, komunitas bisnis, dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi vaksinasi yang saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta dosis per hari.
Sri Mulyani menuturkan langkah ini dilakukan karena vaksinasi adalah upaya paling penting dalam menangani pandemi Covid-19. Selain vaksinasi, pemerintah juga akan menerapkan PPKM Darurat yang menunjukkan bahwa situasi saat ini sangat menantang untuk dapat dikendalikan.
Selain vaksinasi, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah juga melanjutkan upaya mempromosikan reformasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
Baca Juga
“Saat krisis ini, kita akan melanjutkan reformasi, bersama DPR kami juga membahas bagaimana cara meningkatkan iklim investasi dan perdagangan dengan lebih efektif. Ada UU Cipta Kerja, untuk melancarkan peraturan-peraturan yang meningkatkan cost of doing business di Indonesia. Kemudian, kita butuh reformasi pajak, kami juga tidak lupa bahwa kami butuh pondasi yang lebih kuat untuk Indonesia terus tumbuh dengan berkelanjutan,” tuturnya.
Oleh karena itu pada tahun 2022, imbuhnya, APBN ditujukan untuk memperkuat pemulihan dan melanjutkan reformasi struktural serta konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal sekitar 4,51-4,85% terhadap PDB.
Dia pun menyampaikan, pemulihan dari krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 bertepatan dengan waktu penting dalam memitigasi perubahan iklim. Adapun, saat ini Indonesia menargetkan penurunan emisi 29 persen tanpa dukungan internasional dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Pemerintah juga sedang dalam proses perumusan peraturan untuk penetapan harga karbon dengan mengangkat prinsip kehati-hatian dengan belajar dari negara lain.
Isu perubahan iklim yang dibahas dalam kegiatan IEA serta forum Koalisi Menteri Keuangan Dunia, juga akan dibahas dalam salah satu agenda di G20. Saat ini Indonesia sudah tergabung dalam Troika G20 untuk menyambut posisi Presidensi pada kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di tahun 2022 mendatang.
