Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan program perumahan rakyat akan dikebut untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, selain menekan backlog atau gap antara pasokan dan kebutuhan.
"Kami akan memastikan agar program perumahan rakyat ini dapat terus dikebut. Jika ada kendala-kendala, kita lakukan debottlenecking secara cepat dan tepat agar target perumahan rakyat dapat tercapai," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Program Perumahan Rakyat di Gedung Bina Graha Jakarta pada Selasa (29/6/2021).
Beberapa program yang dimaksud antara lain Program Satu Juta Rumah, Rumah Susun Perkotaan, yang merupakan Proyek Prioritas Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Rumah Swadaya yang ditetapkan melalui Perpres 109/2020.
Moeldoko menjelaskan program perumahan rakyat ini perlu didukung dan diprioritaskan, karena menjadi kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, selain peran pemerintah, diperlukan dukungan dari unsur-unsur lainnya, termasuk lembaga pembiayaan perumahan, baik melalui institusi yang dikelola negara maupun perbankan pada umumnya, serta BUMN dan swasta lainnya.
Pada kesempatan ini, Moeldoko ingin menegaskan kembali arahan dari Presiden Joko Widodo agar suatu program mendatangkan manfaat nyata untuk perekonomian dan kesejahteraan.
Baca Juga
"Kita perlu petakan kebutuhan dukungan, termasuk berbagai regulasi hingga insentif yang harus disiapkan agar hal ini dapat kita capai, termasuk menyiapkan pilot project agar sektor perumahan dapat semakin memberikan daya ungkit," kata Moeldoko.
Pernyataan itu tidak lepas dari banyaknya pengelola program perumahan rakyat mulai dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur serta Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), BUMN mulai dari Perumnas, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), termasuk pihak swasta.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyampaikan kesiapannya melanjutkan inovasi dan percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui Program Sejuta Rumah.
Apalagi, sejak 5 tahun pertama pemerintahan Joko Widodo, pihaknya telah merealisasikan 4,8 juta rumah dari target 5 juta. "Jadi, kolaborasi diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai 7,6 juta," kata Khalawi.
Sementara, BP Tapera telah memulai program pembiayaan khusus perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan.
"Jika dana ini sudah cukup, maka ke depan bisa menggantikan peranan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
