Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk membuat peta jalan (road map) atau blue print pembangunan rumah menengah bawah agar dapat menyejahterakan kelompok massyarakat tersebut.
CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan saat ini rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama subsidi, berada jauh dari pusat kota yang sulit dengan akses transportasi umum.
"Rumah subsidi makin lama makin terpinggirkan. Karena harga tanah ini cepat naik sehingga rumah subsidi mencari tanah-tanah yang masih murah," ujarnya, Minggu (20/6/2021).
Hal ini tentu menyebabkan beban masyarakat menengah bawah untuk tinggal di rumah subsidi bakal naik karena biaya transportasi ke tempat kerja.
Menurutnya, pemerintah perlu membuat blue print wilayah mana saja yang akan dibangun rumah subsidi. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga agar harga tanah di wilayah yang akan dibangun rumah subsidi tak naik.
"Satu kawasan untuk rumah subsidi. Diberikan akses ke sana dengan TOD (Transit Oriented Development) dengan ini minat rumah subsidi akan besar dan pemerintah akan berhasil merumahkan masyarakat," ucapnya.
Baca Juga
Selain itu, Ali mengusulkan pembangunan rumah subsidi dapat dilakukan di tanah milik pemerintah pusat, BUMN maupun BUMD. Hal itu dikarenakan lokasi tanah milik pemerintah berada di wilayah strategis.
"Ini tentu perlu payung hukum. Jadi bisa dengan bank tanah, tanah milik pemerintah pusat dan daerah yang statusnya idle bisa dibangun rumah MBR," katanya.
Selama ini, para pengembang swasta yang membangun rumah subsidi mencari tanah sendiri dengan kendala harga tanah yang mengalami kenaikan seiring waktu. Oleh karena itu, lanjut Ali, pemerintah perlu turun tangan membuat blue print rumah MBR dan mengamankan harga tanah di kawasan yang akan dibangun rumah subsidi.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Royzani Sjachril meminta agar pemerintah memberikan kemudahan bagi para pekerja swasta yang mengambil program rumah subsidi.
Pasalnya, hampir 80 persen para pekerja swasta tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengambil rumah subsidi. Sementara sisanya merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jadi, kita berharap ada kemudahan bagi swasta yang ngambil rumah subsidi," ucapnya
Dia juga meminta agar Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) tidak menjadi syarat pengajuan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam enam bulan ke depan.
Penerapan SiPetruk pada pertengahan tahun 2021 dinilai menjadi hambatan para pengembang dalam meluncurkan produk
Hal itu dikarenakan terjadi kenaikan harga lahan bangunan hampir di seluruh Indonesia dan adanya beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah, terutama dalam 3,5 tahun ke depan juga akan diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.
"Ini tentunya akan mengubah sistem dan regulasi perizinan dan menghambat lokasi dari beberapa proyek yang akan diluncurkan pengembang. Dengan adanya SiPetruk tentu akan semakin memperlambat peluncuran produk pengembang," tutur Roy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
