Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,54 pada 2024, dari 72,51 pada 2020.
Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan sasaran penting pembangunan nasional di bidang kesehatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Senin, 14 Juni 2021.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan kunci utama yang perlu dilakukan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan sistem kesehatan, terutama terkait penyakit kesehatan ibu dan anak, gizi, serta penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Di samping itu, menurutnya beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pencapaian target pembangunan, di antaranya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cakupan penerima bantuan iuran JKN, angka kematian ibu, stunting pada balita, obesitas, imunisasi dasar lengkap, prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun, dan Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
“Terkait imunisasi dasar lengkap, dalam kunjungan, kalau saya tanya banyak kepala daerah tidak aware, tidak memberi perhatian. Untuk itu, perlu sosialisasi gencar dan studi mengatakan kalau bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap dengan baik, maka peluangnya terkena stunting semakin rendah,” katanya dalam siaran pers, Senin (14/6/2021).
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menyampaikan penyebab kematian utama yang juga perlu mendapat perhatian yaitu penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes.
Baca Juga
“Ini paling tinggi kontributor kematian, sedangkan penyakit menular TB menjadi penyebab kematian tertinggi dan diare penyebab kematian anak tertinggi. Ada pula kematian akibat kecelakaan. Ini perlu mendapat perhatian bagaimana kita bisa menangani penyakit ini sehingga tingkat kematian kita turunkan,” jelasnya.
Selain penanganan penyakit menular dan tidak menular, beberapa isu lain yang juga menjadi fokus rapat adalah kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Kebijakan Fiskal untuk menurunkan prevalensi merokok usia anak.
Hal ini dilakukan dengan menyusun simulasi peningkatan cukai rokok, hingga cakupan kepesertaan JKN yang masih rendah, yaitu 82,07 persen dan penerima bantuan iuran JKN sebesar 96,8 juta jiwa dengan tingkat akurasi sekitar 57 persen.
