Bisnis.com, JAKARTA - Institut Studi Transportasi (Instran) menilai kebijakan Ganjil Genap (gage) sebaiknya ditunda dulu jika pemerintah memang berfokus memprioritaskan penyebaran Covid-19 yang melebar.
Direktur Eksekutif Instran Deddy Herlambang mengatakan apabila kebijakan ganjil genap bakal diterapkan kembali berpotensi terjadi penumpukan atau klaster baru di angkutan umum massal. Kondisi tersebut berkaca dari pengalaman sebelumnya pada pertengahan tahun lalu ketika kebijakan tersebut diberlakukan.
Dampak kebijakan tersebut pengguna KRL menumpuk yang diikuti dengan naiknya angka kasus Covid-19.
"Sampai saat ini kapasitas angkutan umum massal meliputi KRL/BRT masih dibatasi sebesar 40-50 persen, sehingga tiada keseimbangan apabila gage diberlakukan," ujarnya, Kamis (3/6/2021).
Menurutnya apabila nantinya rekayasa dilakukan di hulu, maka hanya berlaku bagi pekerja formal sedangkan pekerja informal tidak dapat karena harus di lapangan bekerja. Sementara jumlah pekerja informal justru pekerja lebih banyak daripada jumlah pekerja formal.
Secara umum Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total pekerja Indonesia usia 15 tahun ke atas per Agustus 2019 sebanyak 126,51 juta orang. Persebaran terbanyak terdapat pada pekerja informal, yaitu mencapai 70,49 juta orang. Angka ini lebih tinggi dari pekerja formal yang hanya 56,02 juta.
Baca Juga
Deddy pun berpendapat akan lebih lebih baik penerapan gage ditunda dulu, yang terpenting kita berhasil menekan sebaran virus di sektor transportasi dan seiring linier roda perekonomian terus melaju.
"Kecuali bila semua lapisan masyarakat sudah mendapatkan vaksin, rekayasa gage dapat diterapkan lagi," katanya.
.jpg?w=300&h=221)
